Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, menunjukkan jeruk baby hasil pertanian desa wisata petik jeruk di Desa Selorejo, Kec. Dau, Malang, 27 Maret 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Desa tengah menyusun kebijakan sumber daya dan menetapkan program dengan sasaran pada pemberdayaan desa, kawasan daerah yang tertinggal, serta menggenjot program transmigrasi.
“Kita akan fokus pada infrastruktur dan padat karya. Karena dengan sistem padat karya diharapkan masyarakat desa akan memperoleh manfaat langsung dari dana desa,” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, Jumat, 4 Desember 2015.
Dia menjelaskan, program-program seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), desa mandiri, dana desa, revitalisasi pasar desa, infrastruktur poros antardesa, dan pembangunan ekonomi berbasis keluarga menjadi upaya Kementerian itu untuk memajukan desa. Rencananya, pada 2016, pihaknya bakal membangun desa online untuk mendorong keterbukaan akses informasi bagi masyarakat desa.
Tidak hanya itu, pada bidang pengembangan daerah transmigrasi, Kementerian, kata Marwan, telah mentargetkan 619 kawasan transmigrasi. Dia menjelaskan, proses transmigrasi saat ini tidak hanya dari Jawa ke luar Jawa, tapi Kemendes memiliki program transmigrasi lokal.
“Bukan orang dari Jawa yang kita transmigrasikan, tapi penduduk setempat, bisa lintas kabupaten, bisa lintas kecamatan, atau lintas desa,” ungkap Marwan.
