Pemerintah Indikasikan Tambah Utang untuk Tambal Pajak  

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Selasa, 1 Desember 2015 22:00 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) didampingi Menko Polhukam Luhut B Panjaitan bersiap menyentuh layar untuk membuka IPOC 2015 di Nusa Dua, Bali, 26 November 2015. Prospek harga kepala sawit tahun 2016 juga menjadi salah satu bahasan. ANTARA/Nyoman Budhiana

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengindikasikan pemerintah akan menambah utang negara untuk menambal penerimaan pajak tahun 2015 yang diprediksi masih mengalami kekurangan sekitar Rp 400 triliun dari target Rp 1.294 triliun.

"Kami terbuka saja bahwa saat ini kita masih kurang pendapatan pajak Rp 430 triliun itu tidak mungkin terkejar semua pada Desember ini. Untuk itu kita akan ada solusi salah satunya ambil utang," kata Jusuf Kalla dalam acara Economic Outlook 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 1 Desember 2015.

Kekurangan penerimaan pajak ini, lanjut dia, dapat ditambal dengan dua solusi, selain menambah utang, bisa juga dengan mengurangi pengeluaran. "Saya lihat itu tidak ada solusi lain," katanya.

Pengeluaran negara yang bisa dikurangi, kata dia, adalah anggaran pembangunan, karena tidak mungkin pemerintah mengurangi gaji pegawai dan hal lain. "Tentu bisa dikurangi anggaran rapat dan hal-hal lain tapi yang biasanya ditandai adalah anggaran pembangunan," katanya.

Maka dari itu, Kalla ingin sejak awal semua pihak harus bersiap-siap untuk mengurangi anggaran yang tidak penting. Jika memilih solusi mengurangi belanja, jelasnya, pemerintah hanya bisa melakukan efisiensi anggaran pembangunan karena tak mungkin mengurangi belanja pegawai.

Efisiensi dana pembangunan tersebut, lanjut dia, akan menjadi kesulitan lain karena berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi ke depan. "Biasanya yang dibintangi adalah anggaran pembangunan, maka terjadilah masalah pada pertumbuhan pembangunan. Maka dari awal kita perlu ikat pinggang (bersiap) mengurangi pengeluaran yang tidak penting," paparnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Sigit Pambudi memperkirakan penerimaan pajak akan meleset Rp 160 triliun di bawah target Rp 1.294 triliun.

ANTARA

Berita terkait

Lapindo Brantas Tagih Balik Piutang Pemerintah Rp 1,9 Triliun

25 Juni 2019

Lapindo Brantas Tagih Balik Piutang Pemerintah Rp 1,9 Triliun

Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya menyatakan bakal melunasi utangnya kepada pemerintah yang sebesar sekitar Rp 773 miliar dengan syarat.

Baca Selengkapnya

LKPP 2018, BPK Temukan Lonjakan Piutang Perpajakan

29 Mei 2019

LKPP 2018, BPK Temukan Lonjakan Piutang Perpajakan

Dalam LKPP, BPK menemukan saldo piutang perpajakan bruto senilai Rp 81,4 triliun, melonjak 38,99 persen dari saldo piutang 2017.

Baca Selengkapnya

OJK: Komodo Bond Langkah Awal Positif

14 Desember 2017

OJK: Komodo Bond Langkah Awal Positif

Langkah Jasa Marga mencatatkan obligasi rupiah global perdana senilai Rp 4 triliun melalui Komodo Bond di Bursa Efek London dinilai positif.

Baca Selengkapnya

Terbitkan Medium Term Notes, Pindad Raup Rp 1 Triliun

8 Desember 2017

Terbitkan Medium Term Notes, Pindad Raup Rp 1 Triliun

Pindad sudah menuntaskan surat utang medium term notes dengan jangka waktu tiga tahun.

Baca Selengkapnya

Perlu Pendanaan, Kimia Farma Terbitkan Surat Utang Rp 1 Triliun

14 September 2017

Perlu Pendanaan, Kimia Farma Terbitkan Surat Utang Rp 1 Triliun

PT Kimia Farma Tbk akan menerbitkan surat utang jangka menengah atau medium term notes (MTN) berkelanjutan dengan nilai total Rp 1 triliun.

Baca Selengkapnya

Transaksi Hedging: BI Jelaskan Keuntungannya bagi BUMN

21 Agustus 2017

Transaksi Hedging: BI Jelaskan Keuntungannya bagi BUMN

BI telah mengeluarkan beragam instumen hedging, yang terbaru adalah call spread option valas dan interest rate swap.

Baca Selengkapnya

PLN Teken Perjanjian Hedging dengam Tiga Bank BUMN  

21 Agustus 2017

PLN Teken Perjanjian Hedging dengam Tiga Bank BUMN  

PLN meneken transaksi hedging dengan tiga bank BUMN senilai US$ 30 juta.

Baca Selengkapnya

Pegadaian Akan Terbitkan Obligasi Rp 2,5 Triliun  

17 Juli 2017

Pegadaian Akan Terbitkan Obligasi Rp 2,5 Triliun  

PT Pegadaian (Persero) berencana menerbitkan lagi surat utang (obligasi) dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya

Utang Pemerintah dan TNI ke Pertamina Rp 34 Triliun  

17 Juni 2017

Utang Pemerintah dan TNI ke Pertamina Rp 34 Triliun  

Pertamina memiliki piutang dalam jumlah besar, berasal dari tunggakan pemerintah dan TNI.

Baca Selengkapnya

PTPN II Deli Serdang Utang Rp 3,8 Triliun, Ini Tunggakannya  

8 Oktober 2016

PTPN II Deli Serdang Utang Rp 3,8 Triliun, Ini Tunggakannya  

PT Perkebunan Nusantara II (Persero) mengakui utang perseroan hingga Oktober 2016 mencapai Rp 3,86 triliun.

Baca Selengkapnya