TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif sekaligus Peneliti Lingkungan, Energi, dan Maritim Center for Information and Development Studies, Muhammad Rudi Wahyono, menilai sektor maritim, terutama pelabuhan, di Indonesia masih belum memenuhi standar. “Kalau boleh jujur, pelabuhan besar seperti Pelabuhan Tanjung Priok pun dari segi keamanan tidak memenuhi syarat menurut aturan International Maritime Domain Awareness," katanya kepada Tempo, Selasa malam, 24 November 2015.

Menurut Rudi, banyaknya pelabuhan yang belum memenuhi standar internasional menunjukkan regulasi masih lemah dan terpecah-pecah sektoral. Pemerintah seharusnya membuat peraturan saja tanpa ikut campur kegiatan operasional pelabuhan.

Rudi berujar, operasional pelabuhan harus diserahkan langsung kepada BUMN terkait karena merupakan pihak yang langsung bersentuhan dengan kegiatan di pelabuhan. “Itu yang harus dipangkas. Jadi pemerintah menyiapkan regulatornya saja dan BUMN sebagai operator sekaligus eksekutor. Jadi itu lebih efisien dari segi waktu dan biaya lebih murah.”

Selain itu, menurut Rudi, sekarang pembangunan pelabuhan hanya fokus di Pulau Jawa. Padahal seharusnya ada pembagian proporsional untuk menambah kinerja sektor maritim Indonesia. “Saya menilai pelabuhan Indonesia masih terpusat di Jawa padahal harus ada di wilayah barat, tengah, dan timur. Kalau mau benar-benar mengembangkan, ya cari yang di tengah-tengah, misalnya Banjarmasin. Di situ bisa dikembangkan,” ujar Rudi.

Tidak hanya pelabuhan yang penting, kata Rudi, harus ada infrastruktur seperti kontainer, dermaga, dan crane. Unsur keamanan dan keterbukaan perizinan keluar-masuk barang juga harus dimiliki tiap pelabuhan.

Selain itu, ucap Rudi, sumber daya manusia yang menangani manajemen logistik juga harus ditambah. “Perlu ada sekolah yang khusus mengembangkan sumber daya manusia, yang menangani manajemen logistik dan mereka harus bersih.”

DANANG FIRMANTO