Pemerintah Prioritaskan Pinjaman Pogram

Reporter

Editor

Rabu, 11 Januari 2006 15:51 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan memprioritaskan pinjaman program daripada pijaman proyek karena lebih efektif penggunaannya. "Untuk Indonesia lebih prefer pada pinjaman program daripada pinjaman proyek. Karena penggunaannya lebih fleksibel," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai diskusi mengenai surat utang nasional di Departemen Keuangan Jakarta hari ini.Seperti diketahui pada 2006 pinjaman program pemerintah hanya sebesar Rp 9,9 triliun, sedangkan pinjaman proyek sebesar Rp 25 triliun.Sebelumnya, Menko Perekonomian Budiono mengatakan, untuk memaksimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah akan membentuk tim monitor yang akan mengawasi penggunaan pinjaman itu. Tim terdiri dari Departemen Keuangan, Bappenas, Menko Perekonomian dan pihak-pihak terkait.suryani ika sari

Berita terkait

Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

16 hari lalu

Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

Erick Thohir mengatakan BUMN perlu mengoptimalkan pembelian dolar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD

17 hari lalu

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD

Erick Thohir mengarahkan agar BUMN membeli dolar secara optimal dan sesuai kebutuhan di tengah memanasnya geopolitik dan penguatan dolar.

Baca Selengkapnya

Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

17 hari lalu

Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

BI mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia jumlahnya naik 1,4 persen secara tahunan.

Baca Selengkapnya

BI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar

7 Maret 2024

BI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar

BI mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2024 senilai US$ 144 miliar.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Makan Siang Gratis Bisa Berujung Utang Luar Negeri, Jadwal dan Cara Pendaftaran CPNS 2024

18 Februari 2024

Terpopuler: Makan Siang Gratis Bisa Berujung Utang Luar Negeri, Jadwal dan Cara Pendaftaran CPNS 2024

Berita terpopuler: Program makan siang gratis bisa berujung pada utang luar negeri, jadwal dan cara mendaftar CPNS 2024

Baca Selengkapnya

Ekonom Prediksi Program Makan Siang Gratis Berujung pada Utang Luar Negeri

17 Februari 2024

Ekonom Prediksi Program Makan Siang Gratis Berujung pada Utang Luar Negeri

Ekonom memprediksi, jika program makan siang gratis akan berujung pada penambahan utang luar negeri. Ini alasannya.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo-Gibran Unggul Begini Kata Walhi, Bapanas Sebut Bantuan Pangan Beras Kembali Disalurkan

15 Februari 2024

Terkini: Prabowo-Gibran Unggul Begini Kata Walhi, Bapanas Sebut Bantuan Pangan Beras Kembali Disalurkan

Pasangan Capres dan Cawapres) nomor urut dua Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul di hitung cepat.

Baca Selengkapnya

Utang Luar Negeri Naik jadi US$ 407,1 Miliar pada Akhir 2023, Begini Penjelasan Lengkap BI

15 Februari 2024

Utang Luar Negeri Naik jadi US$ 407,1 Miliar pada Akhir 2023, Begini Penjelasan Lengkap BI

Bank Indonesia (BI) mengumumkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal keempat tahun 2023 naik menjadi US$ 407,1 miliar.

Baca Selengkapnya

Cadangan Devisa Turun, Disedot Jatuh Tempo Bayar Utang Luar Negeri Pemerintah

9 Februari 2024

Cadangan Devisa Turun, Disedot Jatuh Tempo Bayar Utang Luar Negeri Pemerintah

Cadangan devisa Indonesia menurun pada bulan pertama 2024 gara-gara pembayaran utang luar negeri. Masih dua kali lipat dari standar internasional.

Baca Selengkapnya

Bank Indonesia Catat Utang Luar Negeri RI Capai Rp 6.230 Triliun

16 Januari 2024

Bank Indonesia Catat Utang Luar Negeri RI Capai Rp 6.230 Triliun

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri RI per November 2023 sebesar US$ 400,9 miliar atau Rp 6.230 triliun.

Baca Selengkapnya