TEMPO.CO, Jakarta - Potensi tertinggi untuk sektor kelautan dan perikanan di ASEAN atau kawasan Asia Tenggara berada di Indonesia sehingga pemerintah sedang fokus untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

"Negara mana di ASEAN yang potensi sumber daya ikannya sama seperti di Indonesia?," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo dalam Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) ke-2 di Jakarta, Sabtu, 21 November 2015.

Namun, Nilanto juga menyayangkan bahwa untuk industri pengolahan produk perikanan nasional dinilai masih kalah oleh industri pengolahan di sejumlah negara tetangga seperti di Singapura, Thailand, dan Malaysia.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah juga mendorong semakin banyak pihak yang menginvestasikan diri di sektor pengolahan ikan di Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing.

Ia mengemukakan bahwa pihaknya juga tengah berkonsultasi dengan Kementerian Perdagangan untuk dapat memproteksi sejumlah produk sektor kelautan dan perikanan di dalam negeri.

Pemerintah melalui KKP mendorong pembiayaan bagi nelayan serta usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor kelautan dan perikanan di berbagai daerah di Tanah Air.

"Langkah pemerintah dalam mendukung iklim usaha dan peningkatan ekonomi masyarakat diwujudkan melalui kredit program bekerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan," kata Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja.

Menurut dia, permasalahan yang kerap menjadi momok bagi pelaku UKM sektor perikanan, antara lain keterbatasan dalam mengakses permodalan, usaha bergantung pada musim atau cuaca, kepercayaan dari lembaga keuangan yang rendah, keterbatasan informasi, dan ketiadaan agunan.

Sekjen KKP mengatakan bahwa kondisi seperti itu merupakan sebuah ironi di tengah sumber daya yang melimpah di kawasan perairan Indonesia.

Pemerintah telah menjalankan sejumlah program, misalnya kredit usaha rakyat (KUR), kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE), dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (LPDB-KUMKM), seperti bantuan perkuatan permodalan bagi pelaku usaha mikro anggota dan koperasi, serta bantuan permodalan bagi wirausaha pemula.

"KUR adalah program pemerintah yang didukung tujuh bank nasional dan seluruh BPD di Indonesia, dimana pemerintah memberikan jaminan 80 persen risiko nasabah," katanya.

Namun, masih disayangkan bahwa jumlah debitor KUR untuk sektor kelautan dan perikanan masih berjumlah sekitar 0,13 persen dari seluruh debitur secara nasional.

Sejumlah langkah yang harus diambil guna meningkatkan akses permodalan, kata Sjarief, antara lain relaksasi regulasi. "Lembaga keuangan harus mulai melenturkan aturannya agar bisa mengakomodasi keterbatasan UMKM pelaku usaha di sektor ini dalam memenuhi persyaratan kredit," katanya.

ANTARA