Pemerintah Harus Dominasi Saham Freeport Indonesia  

Reporter

Editor

Sugiharto

Jumat, 20 November 2015 06:37 WIB

Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, 19 September 2015. PT Freeport Indonesia kini mendapat izin ekspor dengan kuota mencapai 775.000 ton konsentrat tembaga untuk periode Juli 2015 - Januari 2016. ANTARA/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pertambangan Simon Sembiring mengatakan, pemerintah Indonesia harus bisa mendominasi kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia.

Menurut Simon, setelah berpuluh-puluh tahun Freeport hadir di Indonesia, sudah saatnya pemerintah mengambil saham mayoritas di perusahaan asal Amerika Serikat itu. "Harus bisa 51 persen. Wajar jumlah segitu," kata Simon saat dihubungi pada Kamis, 19 November 2015.

Mantan Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2003-2008) itu berpandangan, divestasi saham sebesar 30 persen masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan keberadaan Freeport di Indonesia. Simon menuturkan, jika di negara lain komposisi kepemilikan saham Freeport-McMoRan dengan anak perusahaannya bisa sama besar, di Indonesia pun bisa. Apalagi tambang emas, tembaga, perak di Grasberg, Papua, mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Dari data yang diolah Tempo, kepemilikan saham anak perusahaan Freeport McMoRan di luar negeri rata-rata berada di angka 50 persen. Di Freeport Cerro Verde Mine, Peru, misalnya. Kepemilikan induk perusahaan sebesar 53,56 persen, sisanya dimiliki publik dan dua perusahaan lainnya. Begitu juga di Freeport El Abra Mine, Cile. Freeport McMoRan mengantongi 51 persen, dan sisanya berada di Corporacin Nacional del Cobre de Chile (CODELCO).

SIMAK: PT Freeport Indonesia

Simon menilai, jika di luar negara anak perusahaan bisa mengantongi 40 persen, pemerintah pun bisa melakukannya. Sulitnya pemerintah mengambil mayoritas saham, menurut Simon, lantaran para pemangku kepentingan bisa diajak negosiasi oleh Freeport. Ia mencontohkan salah satu yang paling hangat ialah dugaan keterlibatan anggota dewan dalam proses negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

Proses divestasi, kata dia, nantinya harus dilakukan dengan cara business to business. Simon mendesak agar perusahaan pelat merah menjadi pemain utama dalam proses divestasi. Beberapa BUMN bisa bersatu membentuk konsorsium untuk membeli saham yang ditawarkan. PT Aneka Tambang Tbk dan PT Inalum, Simon mengatakan, sudah layak dan mampu membeli saham Freeport. "Tidak sulit kok," kata dia.









SIMAK: Pencatut Nama Jokowi









Lebih lanjut, Simon justru melarang proses divestasi dilakukan dengan cara penerbitan saham perdana ke lantai pasar modal. Jika penawaran saham perdana (Initial Public Offering) yang dipilih, saham Freeport berpotensi dimiliki oleh investor asing. "Siapa yang bisa menjamin kalau sahamnya tidak diambil asing lagi," ucap Simon.

Hal senada dilontarkan anggota Komisi Energi DPR RI Ramson Siagian. Ia menyatakan, perusahaan negara harus ambil bagian dalam proses divestasi. Nantinya secara bertahap komposisi saham Freeport mesti dikuasai Indonesia. "Kalau 30 persen itu terlalu kecil," kata dia.

Politikus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menilai besar atau kecilnya divestasi saham bergantung pada keseriusan pemerintah. Sebagai legislatif, kata Ramson, parlemen berupaya mendorong lewat undang-undang.

Revisi Undang-undang Mineral dan Sumber Daya Mineral yang sedang dibahas saat ini misalnya. Ramson menuturkan semangat yang ingin diangkat ialah memperkuat aset nasional. Kendati belum berbicara soal komposisi saham, ia menyebut, undang-undang yang baru akan menekankan mayoritas kepemilikan negara di sektor tambang dan mineral. Dengan aturan baru ini, pemerintah akan mempunyai posisi yang kuat di mata asing. Meski masih dalam pembahasan, Ramson optimistis RUU Minerba rampung pada 2016.

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia bakal melepas sahamnya sebesar 10,64 persen. Jika lancar, itu artinya 20 persen saham Freeport menjadi milik Indonesia. Dalam perkembangannya, PTFI cenderung memilih divestasi dengan cara IPO di Bursa Efek Indonesia. Skema lainnya dilakukan dengan cara dibeli oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau Badan Usaha Milik Negara.

ADITYA BUDIMAN | EVAN

Freeport shares in various countries

1. Freeport Cerro Verde Mine (Peru)
FCX: 53.56%
SMM Cerro Verde Netherlands BV: 21%
Buenaventura SAA: 19.58%
Public: 5.86%

2. Freeport El Abra Mine (Chile)
FCX: 51%
Corporacin Nacional del Cobre de Chile (CODELCO): 49%

3. Freeport Tenke Fungurume (Congo)
FCX: 56%
Lundin Mining Corporation (Lundin): 24%
Gcamines (SOE): 20%

Evan / PDAT Source Processed Freeport-McMoRan

SIMAK PULA:


Advertising
Advertising

Alasan Pertamina Tak Turuti Surat Setya Novanto
INVESTIGASI LION: Desah Nafas Karena Mic Dekat Bibir
Soal Freeport, Luhut: Kok Perpanjangan, Bangun Smelter Saja Belum!
Pengembang Ini Lebarkan Sayap ke Manado Garap Lahan 20,8 Ha
Freeport Tak Bayar Dividen, Pemerintah Diminta Tegas









Berita terkait

Bahlil Sebut Izin Freeport Diperpanjang sampai 2061, Tunggu Revisi PP Minerba

3 hari lalu

Bahlil Sebut Izin Freeport Diperpanjang sampai 2061, Tunggu Revisi PP Minerba

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan proses perpanjangan izin Freeport, yang habis pada 2041, hampir selesai.

Baca Selengkapnya

Riwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI

19 hari lalu

Riwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI

Presiden Jokowi memerintahkan divestasi saham lanjutan PT Freeport Indonesia sehingga negara mempunyai saham 61 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

35 hari lalu

Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.

Baca Selengkapnya

Freeport Produksi 1,6 Miliar Pon Tembaga dan 1,9 Juta Ons Emas per November 2023

3 Desember 2023

Freeport Produksi 1,6 Miliar Pon Tembaga dan 1,9 Juta Ons Emas per November 2023

Hingga November tahun ini, PT Freeport Indonesia telah memproduksi 1,6 miliar pon tembaga dan 1,9 juta ons emas .

Baca Selengkapnya

Freeport Rogoh USD 370 Juta untuk Tutup Tambang Tembagapura pada 2041, Untuk Apa?

2 Desember 2023

Freeport Rogoh USD 370 Juta untuk Tutup Tambang Tembagapura pada 2041, Untuk Apa?

Freeport menyiapkan dana sebesar 370 juta dolar AS untuk menutup tambang di Tembagapura.

Baca Selengkapnya

Sejarah Konsesi Tambang PT Freeport Indonesia yang Kembali Diperpanjang hingga 2061

19 November 2023

Sejarah Konsesi Tambang PT Freeport Indonesia yang Kembali Diperpanjang hingga 2061

Izin operasi tambang perusahaan Freeport Indonesia kembali diperpanjang hingga 2061. Begini awal mula konsesi tambang tembaga dan emas di Papua ini.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu AMDAL, Tujuan, dan Manfaatnya

17 September 2023

Mengenal Apa Itu AMDAL, Tujuan, dan Manfaatnya

AMDAL adalah sebuah kajian tentang dampak lingkungan yang muncul karena aktivitas bisnis. Berikut ini tujuan AMDAL dan manfaatnya.

Baca Selengkapnya

Kemendag Targetkan Perpanjangan Izin Ekspor Freeport Rampung Pekan Ini

6 Juli 2023

Kemendag Targetkan Perpanjangan Izin Ekspor Freeport Rampung Pekan Ini

Kemendag buka suara soal perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga milik PT Freeport Indonesia.

Baca Selengkapnya

Tambah Direksi Baru, PT Merdeka Battery Materials: Untuk Memperkuat Struktur Manajemen

30 Juni 2023

Tambah Direksi Baru, PT Merdeka Battery Materials: Untuk Memperkuat Struktur Manajemen

PT Merdeka Battery Materials, Tbk atau MBMA sepakat menambah direksi dan mengangkat Andre Phillip Starkey sebagai direktur.

Baca Selengkapnya

Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter

12 Juni 2023

Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter

Staf Khusus Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif, membantah pemerintah tidak tegas dalam melarang ekspor tembaga.

Baca Selengkapnya