Sejumlah pemimpin negara menggunakan pakaian batik tradisional Malaysia saat mengikuti sesi foto dalam acara KTT APEC di 18 November 1998. AP/Vincent Thian, File
TEMPO.CO, Manila - Pertemuan setingkat para menteri kawasan atau Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Ministerial Meeting (AMM) 2015 sepakat mendukung inisiatif Indonesia dalam memerangi praktik ilegal penangkapan ikan. Praktik yang lazim dikenal sebagai Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing itu dinilai merugikan ekonomi anggota, baik dari sisi fiskal karena tidak membayar pajak dan bersifat eksploitatif terhadap lingkungan.
Menteri Luar Negeri Filipina dan Ketua AMM APEC 2015 Albert del Rosario mengungkapkan, setelah setelah dua hari pertemuan, ekonomi yang prolingkungan dan memperhatikan sumber daya manusia akan menjadi garda depan perumusan kebijakan ekonomi APEC.
"AMM sepakat untuk mengembangkan kebijakan yang lebih memperhatikan lingkungan, untuk itu IUU Fishing, ketahanan energi, infrastruktur dan adaptasi terhadap bencana alam lebih diperhatikan," katanya di Manila, Selasa 17 November 2015.
Albert juga mengatakan konsep pengelolaan laut yang berkelanjutan atau blue economy, akan disusun karena sesuai dengan konsep pertumbuhan yang berkualitas.
Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam setahun belakangan banyak menenggelamkan kapal asing yang kedapatan merampok ikan dan melakukan IUU Fishing di wilayah laut Indonesia. Kebijakan Susi ini kemudian banyak menuai pro dan kontra.
Adapun, konsep blue economy sudah mulai diwacanakan oleh Indonesia sejak beberapa tahun belakangan, yang intinya memuat mengenai pengelolaan laut yang lebih memperhatikan kelangsungan ekosistem dan mengandalkan teknologi.
PNM aktif dalam mengatasi persoalan serius yang dihadapi seperti permasalahan akses pembiayaan, akses pemasaran, entrepreneurship, hingga penciptaan ekosistem digital di sektor usaha ultra mikro.
