Mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim. Tempo/Aditia noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Lingkungan Hidup di era Presiden Soeharto, Emil Salim, mengatakan untuk mewujudkan pembangunan sumber daya alam yang berkelanjutan, diperlukan adanya transparansi dari seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan.
"Transparansi adalah kunci melawan korupsi di dalam ekstraktif industri," ujar dia saat menjadi keynote speaker dalam acara Konferensi Tata Kelola Sumber Daya Ekstraktif 2015 bertajuk “Menata Sumber Daya Ekstraktif untuk Pembangunan Berkelanjutan”, yang digelar lembaga swadaya masyarakat Publish What You Pay di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa, 17 November 2015.
Emil Salim menuturkan, dengan adanya transparansi, setiap kegiatan dalam ekstraktif industri akan dapat diketahui oleh pemerintah dan semua lapisan masyarakat. Dengan begitu, semua kegiatan, seperti kontrak Freeport dan Pertamina, harus terbuka. "Jadi jangan dilakukan gelap-gelap. Ini kan kasak-kusuk di kamar yang gelap," katanya.
Menurutnya, banyak tantangan yang dihadapi oleh sektor industri ekstraktif, di antaranya adanya desentralisasi pertambangan yang memperbesar peluang praktek korupsi serta tidak adanya transparansi dari pihak pengelola. "Perlu budaya transparansi SDA ekstraktif agar tidak tumbuh mafia-mafia sumber daya," ucap Emil Salim.
Tidak hanya itu, Emil Salim berujar, reformasi tata kelola migas dan tambang untuk kemajuan bangsa perlu dilakukan oleh pemerintah. Ia mengatakan pemerintah perlu membentuk pemimpin koordinasi kuat dari pusat hingga ke daerah dengan berbagi tanggung jawab yang jelas untuk mengembangkan industri ekstraktif. "Untuk itu, perlu kerja sama sektor ekstraktif dengan instansi lain yang akan menunjang pembangunan sumber daya yang berkelanjutan," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto diisukan menjadi makelar PT Freeport Indonesia, melicinkan proses negosiasi perpanjangan kontrak karya Freeport menggarap gunung emas di Papua. Setya dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan DPR karena mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
