TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan beberapa isu dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Turki, pada 15-16 November 2015. Dalam pertemuan tersebut, ada kelompok negara maju dan negara berkembang. "Suara Indonesia akan merefleksikan suara negara berkembang," kata dia di kantornya, Jumat, 13 November 2015.

Dalam pertemuan negara-negara besar tersebut,menurut Bambang, Indonesia punya empat agenda prioritas. Pertama adalah mendorong pembangunan infrastruktur demi menambah pertumbuhan ekonomi dunia dua persen pada tahun depan.

Sebab, kata Bambang, sangat sulit menambah dua persen untuk pertumbuhan ekonomi dunia. Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi dunia 3,4 persen. Tahun ini angka pertumbuhan diperkirakan 3,1 persen. Adapun tahun depan, angka pertumbuhan diperkirakan meningkat tipis 3,6 persen.

Indonesia ingin berperan dalam tambahan pertumbuhan ekonomi tersebut. Dalam KTT G20, ada topik yang menjadi kebutuhan Indonesia, yakni pembangunan infrastruktur. "Kita harus mendorong kesadaran semua negara bahwa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga pemerataan adalah pembangunan infrastruktur," ucap Bambang.

Munculnya Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) adalah salah satu hasil saat G20 ramai-ramai membicarakan infrastruktur. Menurut Bambang, selain AIIB, ada Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan yang memiliki bank berfokus pada pembiayaan infrastruktur. Asian Development Bank juga telah menaikkan porsi untuk pembiayaan infrastuktur. "Indonesia akan terus mendorong tumbuhnya pembiayaan infrastruktur."

Agenda kedua adalah mengimbau siapapun yang membuat kebijakan moneter untuk mempertimbangkan dampaknya secara global. Imbauan ini tak hanya ditujukan untuk The Fed, tapi juga untuk Eropa, Jepang, bahkan Cina. "Iya, itu hak mereka, tapi kami minta pada dampaknya untuk negara lain," kata dia.

Soalnya, menurut Bambang, dampaknya bisa saja memperlambat ekonomi global. "Kami harap kebijakan itu juga memperhatikan dampak politik sosialnya, bukan hanya finansial," kata Bambang.

Selanjutnya adalah mendorong reformasi struktural Dana Moneter Internasional (IMF). Bambang mengatakan, reformasi struktural IMF akan membuat negara berkembang lebih mudah mendapatkan dana. Namun, prosesnya sudah terhambat beberapa tahun karena tak mendapat persetujuan kongres Amerika Serikat sebagai negara yang punya kekuatan terbesar dalam lembaga multilateral tersebut. "Kami ingin IMF lebih kuat dan peduli pada negara berkembang."

Terakhir, Indonesia mengapresiasi kerja sama G20 dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) terkait dengan kesepakatan pajak internasional. Kesepakatan ini, kata dia, melahirkan kerja sama pembukaan akses akun perbankan untuk kepentingan pajak.

TRI ARTINING PUTRI