TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Paramadina Firmanzah mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan evaluasi dalam implementasi berbagai paket kebijakan ekonomi yang sudah dirilis. "Pemerintah harus membuat daftar mana yang telah berjalan, mana yang masih dalam proses," ucapnya, Jumat 6 November 2015.

Saat ini, kata Firmanzah, ada ketidakseimbangan antara tingginya permintaan domestik dengan produksi industri dalam negeri. Karena itu, ia berharap kebijakan ini mampu memberikan hasil yang baik.

Firmanzah juga menilai Paket Kebijakan Ekonomi VI semakin menegaskan niat pemerintah mendorong investasi dan produksi nasional. "Ini untuk mendorong investor masuk ke Indonesia," kata Firmanzah.

Untuk itu, dia menyarankan pemerintah menyesuaikan investasi yang masuk dengan karakteristik lokal daerah tempat investasi berlangsung. "Jangan hanya karena modal dan teknologi," ujar eks Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Firmanzah memberikan contoh, jika ada suatu daerah yang memiliki keunggulan dalam produksi kelapa sawit, maka investasi yang masuk juga harus ada kaitannya dengan kelapa sawit. "Industrinya harus mengikuti karakteristik daerah itu," ucapnya.

Mengenai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Firmanzah minta kawasan di luar KEK tetap diperhatikan. "Tidak boleh juga ditinggalkan."

Pemerintah merilis Paket Kebijakan Ekonomi VI pada Kamis 5 November 2015 lalu. Isinya antara lain: pemberian insentif pajak di 8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kepastian usaha untuk investor swasta yang sudah mengantongi izin pengelolaan sumber daya air, dan pemangkasan proses perizinan impor obat dan bahan bakunya menjadi kurang dari 1 jam.

DIKO OKTARA