Jateng Belum Tentukan Investor Penggarap Blok Cepu
Reporter
Editor
Kamis, 29 Desember 2005 14:09 WIB
TEMPO Interaktif, Semarang:Sampai saat ini Jawa Tengah belum menentukan investor yang akan menggarap participating interest (PI) yang menjadi hak Jawa Tengah di Blok Cepu. "Jateng belum menentukan investor mana yang akan dirangkul, sabarlah," kata Wakil Gubernur Ja wa Tengah Ali Mufiz di Semarang, Kamis (29/12).Yang jelas, kata Mufiz, untuk menggarap bagi hasil Blok Cepu, PT Sarana Pembangunan Jateng (BUMD milik Pemerintah Jateng) akan membentuk anak perusahaan yang bergerak di bidang minyak bumi dan gas. "Saat ini perusahaan tersebut belum dibentuk," ujarnya.Meski belum dibentuk, saat ini sudah ada empat investor dari dalam dan luar negeri yang siap menanamkan investasinya, termasuk salah satu investor dari Singapura yang siap menanamkan investasi sebesar US$ 200 juta.Selain belum menentukan investor yang akan dirangkul, Jateng juga belum menentukan pembagian hasil Blok Cepu sebanyak 33 persen (dari 10 persen yang telah dibagi dengan Jatim) dengan Kabupaten Blora. "Pembagian dengan Blora belum ditentukan. Tapi Pemerintah Kabupaten Blora pasti akan menerima keputusan gubernur," kata Mufiz.Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menentukan pembagian participating interest (PI) Blok Cepu, di mana Jawa Tengah hanya menerima 33 persen dan Jawa Timur 67 persen dari 10 persen hasil Blok Cepu yang diperuntukkan bagi daerah.sohirin
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas
3 Oktober 2017
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas
Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.
Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.
