Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan pemerintah tidak bisa menyebutkan nama-nama perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan. Menurut dia, pemerintah masih membutuhkan waktu dalam mengklarifikasi keterlibatan pelaku atau perusahaan pembakar hutan.
"Kan enggak bisa langsung tunjuk: 'Hey, kamu pembakar, ya?'. Tapi harus diklarifikasi dulu. Diteliti betul, perlu waktu, memang menyakiti, tapi pemerintah kan terus jalan," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 29 Oktober 2015.
Lembaga swadaya masyarakat Greenpeace dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia telah merilis perusahaan yang terindikasi terlibat dalam masalah pembakaran hutan. Data yang dikeluarkan Greenpeace mengindikasikan jumlah titik api paling banyak berada pada konsesi Asia Pulp & Paper (APP). APP disebut mempunyai total luas konsesi terbesar dengan warisan deforestasi yang besar, terutama di Sumatera bagian selatan.
Siti menjelaskan, pemerintah masih butuh waktu untuk bisa menguak pelaku pembakaran hutan lantaran harus ada proses klarifikasi yang perlu dilakukan. Saat ini, ujar Siti, instansinya masih terus berupaya mengatasi persoalan tersebut. "Klarifikasi tidak gampang. Satu per satu sedang kami teliti. Gimana caranya kami menentukan orang bersalah atau tidak tanpa penelitian yang dalam? Kan susah dong enggak adil juga," ujarnya.
Menurut Siti, kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut adalah lokasi. Jarak pandang karena kabut asap juga membuat tim kesulitan mendaratkan pesawat.
"Lokasi jauh dan lahannya luas. Di lapangan juga belum tahu ketemu siapa. Jadi memang butuh waktu," ucapnya. Namun dia belum dapat memastikan kapan bisa menyelesaikannya dan segera mengumumkan perusahaan pelaku pembakaran.
Terkait dengan data perusahaan pembakaran hutan yang sudah dirilis Greenpeace dan Walhi, Siti mengatakan hal itu menyangkut sejumlah agenda politik. "Mereka ingin cepat sampai ke publik karena menghadapi pilkada dan lain-lain. Mereka punya banyak mata karena ada kekhawatiran dinamika politik," ujarnya.
