Suasana Rapat Paripurna Ke-3 MP I TS 2015-2016 di Senayan, Jakarta, 25 Agustus 2015. Rapat Paripurna ini beragendakan pembacaan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016 beserta Nota Keuangannya. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berupaya mencari kompromi dan mengambil jalan tengah demi menghindari deadlock atau kebuntuan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Ogan Komering Ilir, mengatakan ia telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan RAPBN 2016.
"Tadi juga sudah dilaporkan ke Presiden mengenai RAPBN, kami meyakinilah apapun anggota DPR dan pemerintah pasti tujuannya untuk bagaimana APBN itu sebagai vehicle untuk menyejahterakan rakyat," katanya di Komplek Rumah Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Kamis 29 Oktober 2015.
Ia yakin tidak akan ada deadlock karena pemerintah akan mencari kompromi dan jalan keluar. Menurut Pramono, persoalan yang sekarang ini dipermasalahkan oleh beberapa fraksi dan anggota dewan diharapkan bisa diambil jalan keluarnya. "Tentunya kami berkomunikasi dengan partai pendukung dan yang tidak pendukung. Dan juga jangan sampai APBN ini di-votinglah," katanya.
Komunikasi langsung dengan DPR, kata dia, sampai sejauh ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Lihut Binsar Panjaitan dan dirinya. "Tadi juga Menkeu sudah memberikan laporan," katanya.
Presiden sendiri memberikan arahan kepada sejumlah menterinya agar meminimalisir perbedaan dalam pembahasan RAPBN 2016. Apalagi APBN 2016 merupakan APBN yang akan menjadi APBN pemerintahan Jokowi-JK sehingga diharapkan mampu menerjemahkan harapan dalam nawacita.
"Arahannya adalah karena APBN kali ini betul-betul yang nanti akan menjadi APBN Presiden kan. Dengan demikian diharapkan betul-betul apa yang menjadi keinginan Presiden dalam nawacita itu bisa diterjemahkan. Nah itu yang sekarang diminta untuk Menkeu, kalau memang masih ada perbedaan diminta untuk diminimalisir, dicari jalan keluar dan titik tengahnya," katanya.
Presiden, kata Pramono, tidak akan menghubungi partai-partai politik tersebut secara langsung melainkan melalui menteri-menterinya.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
16 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
