TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mempermasalahkan besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. "Sejak kapan kita memberikan injeksi BUMN?" kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2015.

Fadli mempertanyakan mengapa nilai PMN begitu besar. Menurut dia, hal ini memerlukan penjelasan dan menjadi salah satu perhatian dalam pengesahan RAPBN. RAPBN sendiri saat ini belum disahkan padahal pada 30 Oktober mendatang merupakan rapat paripurna terakhir sebelum masa reses. Bila tak disahkan, pemerintah terancam menggunakan postur APBN 2015 untuk tahun depan.

Menurut Fadli, alih-alih mendapatkan injeksi, BUMN mestinya memberikan sumbangan bagi negara. Ia mengatakan APBN seharusnya disumbangkan oleh BUMN, bukan malah digerogoti oleh perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut.

Fadli meneruskan, dana untuk PMN dapat dipakai untuk kebutuhan lain. "Infrastruktur, dana desa Rp 1,4 miliar per desa belum terpenuhi. Kenapa tidak diarahkan ke sana," ujar Fadli.

Fadli menilai program-program tersebut lebih baik untuk diprioritaskan daripada PMN. Ia meminta penjelasan lebih lanjut mengapa APBN mengalokasikan dana besar untuk PMN.

Sebelumnya, hasil rapat dengan komisi VI telah menyetujui anggaran PMN untuk BUMN adalah sebesar sebesar Rp 34,32 triliun untuk 23 BUMN. Nilai ini terbagi menjadi PMN tunai senilai Rp 31,75 triliun dan PMN non-tunai sebesar Rp 2,57 triliun.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI