TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengklaim upah minimum provinsi akan meningkat minimal 10 persen setiap tahun atau lebih tinggi dibandingkan formulasi sebelumnya. Menurut Kalla, upah buruh sudah dianggap mendekati kebutuhan hidup layak, namun penghasilan tergerus oleh kenaikan inflasi setiap tahun. Formulasi kenaikan UMP ditetapkan berdasar pada persentase inflasi.

Pemerintah juga memasukkan unsur pertumbuhan ekonomi dalam formulasi UMP sebagai bonus produktifitas bagi buruh, agar pendapatannya stabil untuk hidup layak. "Jangan lupa, minimum 10 persen akan naik setiap tahun, lebih tinggi daripada rumusan dulu,"ujarnya, Jumat 15 Oktober 2015.

Dia mengungkapkan, formulasi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi bertujuan mendorong stabilitas sosial dan politik demi pembangunan nasional.

Menurut dia, formulasi UMP ditetapkan sebagai upaya pemerintah memberi aturan yang jelas bagi buruh dan pengusaha, agar terhindar dari bentrok akibat perbedaan pandangan yang berlarut. Pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap IV, salah satunya menerbitkan formula baru penetapan UMP.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan UMP 2016 dihitung berdasarkan formula penjumlahan UMP tahun berjalan 2015 dikalikan dengan angka inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi setiap daerah.

Formula itu dipercaya bisa memberi kepastian bagi dunia usaha. Di sisi lain, upah mengalami kenaikan setiap tahun alias membantah isu yang beredar bahwa kenaikan UMP naik setiap lima tahun.

BISNIS.COM