TEMPO.CO, Jakarta - PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) mendapatkan penyertaan modal negara non-tunai untuk 2016 sebesar Rp 692,5 miliar. Direktur Utama RNI Didik Prasetyo mengatakan dana itu akan digunakan untuk membayar utang. “Rp 692 miliar itu utang pokoknya,” katanya di gedung parlemen, Senin, 12 Oktober 2015.

Didik menegaskan, RNI kini berfokus membenahi kondisi keuangan anak perusahaannya yang merugi. Jika permasalahan ini sudah diselesaikan, barulah RNI memikirkan untuk ekspansi bisnis. “Pada 2015 ini, kami masih konsolidasi untuk membenahi anak perusahaan di Cirebon yang masih rugi Rp 298 miliar.”

Dengan lunasnya semua utang anak perusahaan, Didik mengatakan, RNI membidik keuntungan pada 2016. Namun keuntungan yang diprediksi tidak akan terlalu besar. Ia menolak membeberkan target keuntungan. “RKP sedang kami susun. Kita juga belum bahas di RUPS,” katanya.

Awalnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengajukan PMN untuk RNI sebesar Rp 280 milliar. Namun Komisi BUMN Dewan Perwakilan Rakyat menolak pengajuan tersebut. Namun Rini kembali mengajukan PMN dalam bentuk non-tunai Rp 1,7 triliun sebelum akhirnya menjadi Rp 692 miliar.

Komisi BUMN menolak pemberian PMN karena penyertaan saham di anak perusahaan tidak sesuai dengan bisnis inti. Komisi juga menyoroti perlunya reorganisasi Board of Director RNI untuk mencapai swasembada gula pada 2017. Swasembada tidak cukup dengan revitalisasi kebun pada Pabrik Gula Jatitujuh dan Pabrik Gula Subang di Jawa Barat.

Didik menyatakan RNI belum bisa memenuhi kebutuhan gula nasional yang mencapai 1,87 juta ton. Saat ini, RNI baru dapat menghasilkan 300 ton gula. Kekurangan tersebut dicukupi PT Perkebunan Nusantara X dan swasta. “Share kami kecil, 10-15 persen,” ujar Didik, yang baru menjabat direktur utama pada Juni lalu.

SINGGIH SOARES | ANTARA