TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar dua puluh perwakilan warga Maluku mengadakan audiensi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli di kantornya, Rabu, 7 Oktober 2015. Pertemuan tersebut membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam terutama pembangunan Blok Gas Masela di wilayah Maluku.

Salah satu perwakilan warga Maluku yang juga mantan Wakil Menteri Perindustrian Alex S.W. Retraubun mengatakan perlu ada kebijaksanaan pemerintah dalam mengelola Blok Gas Masela. Sebab selama ini ada ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam gas di Maluku.

"Tidak kurang dari 25 blok migas yang ada di Maluku dan hasilnya mungkin bisa menghidupi seluruh warga Indonesia, namun tidak untuk warga Maluku," katanya.

Alex menambahkan, saat ini Maluku merupakan daerah termiskin keempat di Indonesia. Bahkan tingkat pengangguran tertinggi ada di Maluku. "Harapan kami adalah mendukung agar pembangunan Blok Masela ini memberikan manfaat bagi warga Maluku."

Hal senada disampaikan Angelina Pattiasina. Ia meminta keadilan sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Kami datang atas nama rakyat. Soal pengelolaan Blok Masela kami minta pemerintah memperhatikan warga Maluku agar tidak terus-menerus berada di bawah garis kemiskinan," ujar Angelina.

Menanggapi hal tersebut, Rizal Ramli mengatakan setiap pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan mengacu kepada peraturan dan perundangan yang ada. Saat ini proyek pengolahan gas Blok Masela di bawah kendali Inpex Masela Ltd sebesar 60 persen dan Shell Upstream Overseas Services Ltd 35 persen, jika pembangunan itu dilakukan di laut atau Floating LNG Plant (FLNG) hanya akan menyerap kandungan lokal sebesar 10 persen. Namun, jika pembangunan itu dilakukan di darat maka akan menimbulkan efek ganda.

"Paling tidak terbukanya lapangan kerja, terserapnyan kandungan lokal hingga 30 persen dan bisa menumbuhkan downstream industry atau industri turunan seperti petrokimia, pupuk, dan lain-lain," kata Rizal.

Rizal menjelaskan Presiden Jokowi memiliki komitmen jelas berupa kebijakan strategis yang tepat terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. "Semoga kebijaksanaan tersebut dapat direalisasikan."

ABDUL AZIS