TEMPO.CO, Jakarta -- Pemerintah kota mengusulkan penerapan pola kerja sama pemerintah swasta (public private partnership/PPP) bertenor panjang untuk mengakselerasi pembangunan di tengah keterbatasan APBD.

Seusai menghadiri peringatan Hari Habitat Dunia 2015 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo memanggil empat gubernur dan seorang walikota untuk minum kopi bersama.

Lima orang kepala daerah itu adalah Gubernur Banten Rano Karno, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, dan Walikota Bandung Ridwan Kamil.

Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil menyampaikan curahan hati para walikota terkait upaya percepatan pembangunan di daerah perkotaan. Usul yang disampaikan kepada Presiden Jokowi adalah penerapan pola PPP.

"Agar pembangunan kota-kota di Indonesia ini menggunakan pola PPP yang bentuknya itu pengembaliannya itu multiyears. Jadi semua barang itu dikerjakan oleh swasta, seperti rumah sakit, sekolah, penjara, taman, jalan, lampu, nanti kota bayar 25 tahun," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa 6 Oktober 2015.

Konsep tersebut, lanjutnya, telah sukses diterapkan di banyak kota di Inggris, Korea Selatan, bahkan negara tetangga, Malaysia.

"Saya nemu rumus itu baru 6 bulan lalu, dari Inggris. Inggris tuh jagonya begini makanya kotanya maju-maju," ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Walikot Bandung ini menilai cara pembangunan kota di Indonesia masih bersifat konvensional, yakni mengandalkan dana APBD yang terbatas. Akibatnya tidak terjadi akselerasi pembangunan lantaran anggaran daerah yang terbatas.

Selain masa pembayaran kepada swasta yang dilakukan dalam skema tahun jamak, bahkan hingga tenor 25 tahun, pola ini juga dinilai Ridwan Kamil lebih efisien dibandingkan penerbitan obligasi daerah.

"Kalau obligasi kan dapatnya duit, masuk ke APBD, dilelang, ribet, panjang prosesnya," imbuhnya.

Emil mengatakan Bandung dalam proses persiapan penerapan konsep PPP dalam pembangunan daerah. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang pembiayaan multiyears.

Menurutnya, Presiden Jokowi senang dengan usulan yang disampaikan dan segera menggelar rapat untuk membahas usulan tersebut dengan para menteri terkait.

"Pak Jokowi langsung nulis mau dirapatkan dikeluarkan PP-nya, mudah-mudahan, sehingga saya ada dasar hukum," pungkas Emil.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No.66/2013 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagai payung hukum implementasi PPP di Indonesia.

BISNIS.COM