TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik menyambut positif program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama PT PAL Indonesia (Persero) yang akan membangun ribuan kapal tangkap ikan untuk nelayan di berbagai daerah Tanah Air.
Sebelumnya, dalam pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan pengusaha galangan kapal di Jakarta beberapa waktu lalu, PT PAL siap ditugaskan sebagai koordinator utama pembangunan 3.000-4.000 kapal.
"Kami perlu mendukung dan mengawal program itu dengan dua syarat," kata Riza Damanik, ketika dihubungi melalui telepon, dari Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2015.
Syarat pertama, menurut Damanik, memastikan kapal-kapal sampai kepada nelayan yang membutuhkan sehingga masalah di masa lalu seperti kapal tidak layak dan tidak tepat sasaran tidak terulang.
Syarat kedua, lanjut dia, nelayan tradisional berharap penyaluran kapal dari pemerintah menyesuaikan kondisi sosial di wilayah atau tidak memberikan kapal ke wilayah yang sudah padat nelayan.
"Wilayah Indonesia timur sangat membutuhkan karena jumlah kapalnya sedikit sementara produktivitasnya tinggi, sehingga terkadang ada nelayan asing mencuri di sana," jelas dia.
"Atau tidak perlu menambah kapal di pantai utara Pulau Jawa yang sudah banyak kapal, melainkan memperbaiki atau mengganti armada usang saja sehingga tidak menambah kompetisi antarnelayan," imbuh dia.
Damanik menjelaskan jika program penambahan kapal tersebut berhasil maka penghasilan nelayan tradisional akan meningkat atau setidaknya setara dengan upah minimum di daerah masing-masing.
"Idealnya UMR nelayan akan terpenuhi dan bisa meningkatkan produktivitas hingga 60 persen," katanya.
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
10 hari lalu
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.