TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan akan merampungkan studi tentang rencana proyek pembangunan jalur kereta api Trans Papua dalam dua tahun mendatang. “Tahun ini kami masih melakukan feasibility study (studi kelayakan) dan tahun depan kami akan memulai pembuatan detail desain serta Amdal,” kata Kepala Subbagian Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Direktorat Jenderal Perkeretaapian Joice Hutajul, ketika dihubungi Tempo, Senin, 28 September 2015.
Menurut data Kementerian Perhubungan, analisis kelayakan untuk jalur kereta api Trans Papua dari Sorong sampai Manokwari akan dimulai tahun ini (2015), kemudian dilanjutkan dengan pembuatan detail desain dan amdal tahun 2016.
Di tahun berikutnya pengadaan lahan akan dimulai, yang diperkirakan membutuhkan waktu dua setengah tahun. Dengan demikian, proses konstruksi diperkirakan dimulai pada 2018 dan rampung pada 2019.
Adapun jalur kedua, yaitu jalur kereta api Sarmi hingga ke Jayapura, akan mencapai 205 kilometer. Analisis untuk jalur tersebut dimulai tahun ini, disusul dengan detail desain dan Amdal pada 2016 dan 2017. Setelah itu, pengadaan lahan akan dimulai pada 2018-2019. Tahap konstruksi diperkirakan baru bisa dilakukan setelah pengadaan lahan selesai, sehingga jalur dari Sorong sampai Jayapura akan dimulai konstruksinya bersamaan pada 2020.
Seluruh proyek tersebut diperkirakan membutuhkan dana Rp 10,6 triliun. Rencananya alokasi anggaran dilakukan secara bertahap mulai tahun ini sebesar Rp 10,9 miliar, pada 2016 sebesar Rp 46,2 miliar, 2017 sebesar Rp 152,5 miliar, 2018 sebesar Rp 5 triliun, dan 2019 sebesar Rp 5,4 triliun.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah meminta agar proses persiapan proyek jalur kereta api di Papua diselesaikan di semester akhir 2015 sehingga di tahun berikutnya pembangunan bisa dimulai. Pembangunan jalur kereta api tersebut disiapkan sebagai bukti keseriusan pemerintah agar pembangunan tak hanya terfokus di Jawa, tetapi juga di daerah-daerah terpencil.
Jokowi mengatakan pembangunan tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar mengingat kondisi alam Papua yang memerlukan banyak penyesuaian.
