TEMPO Interaktif, Jakarta:Untuk mendukung program pembangunan daerah, Pemerintah dan ASEAN Development Bank (ADB) menandatangani perjanjian pinjaman luar negeri sebesar US$ 330 juta. Penandatanganan dilakukan Dirjen Perbendaharaan Negara Mulia Nasution dengan Country Director ADB Edgar A. Cua, di Departemen Keuangan, Jumat (9/12).Mulia mengatakan pinjaman dari ADB itu terbagi dalam dua komponen, yaitu pinjaman program US$ 300 juta dan pinjaman proyek US$ 30 juta. ?US$ 300 juta untuk mendukung pelaksanaan reformasi oleh pemerintah, sedangkan US$ 30 juta yang berasal dari soft loan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik,? jelasnya.Beberapa komponen yang masuk dalam pinjaman program, adalah pertama, peningkatan kerangka hukum dan perundang-undangan tentang otonomi daerah, hubungan fiskal, dan manajemen keuangan. Kedua, peningkatan keseimbangan dan efisiensi hubungan intern pemerintah. Ketiga, peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Keempat, peningkatan belanja daerah dan manajemen keuangan melalui perencanaan anggaran dan manajemen keuangan.Sedangkan yang masuk dalam bentuk pinjaman proyek, yakni sistem informasi keuangan daerah, pengembangan sistem informasi manajemen, administrasi keuangan daerah, pengembangan dan implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pengembangan komputerisasi evaluasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah, dan pengembangan sertifikasi pengelolaan keuangan daerah.Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri, Daeng M. Nazir, mengatakan, uang pinjaman proyek sebagian besar akan diberikan ke daerah berupa hibah. Uang tersebut akan diberikan ke 12 provinsi dan 59 kabupaten kota di seluruh Indonesia, di antaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta. ?Proyek akan dimulai 2006 hingga 2008,? ujarnya.suryani