Wakil Ketua Umum KADIN bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Hariyadi B. Sukamdani selaku saksi yang diajukan pihak pemohon seusai memberikan kesaksian pada sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di gedung Mahkamah konsitusi, Jakarta, Selasa (17/4). ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai implementasi paket kebijakan ekonomi adalah sebuah pertaruhan jabatan pimpinan kementerian dan lembaga kepada presiden. Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani meminta Presiden Joko Widodo bertindak tegas terhadap menteri-menteri yang gagal mewujudkan paket kebijakan. "Ingat, masa belajar menteri dalam kabinetnya sudah hampir satu tahun," kata Hariyadi di Jakarta, Senin, 21 September 2015.
Hariyadi menganggap saat ini kondisi perekonomian berada di titik kritis. Paket ini menjadi ujian bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan dunia usaha. Para pengusaha berharap paket kebijakan ekonomi mampu menggerakkan perekonomian nasional di tengah melemahnya perekonomian dunia. Untuk itu Apindo menginisiasi penyusunan Matriks Permasalahan Dunia Usaha dari 25 gabungan sektor usaha. Matriks ini mencakup pemetaan berbagai masalah yang diakomodasi dalam paket kebijakan pemerintah.
Dalam matriks usulan Apindo ini, menurut hariyadi, ada beberapa klasifikasi berdasarkan kementerian terkait. Untuk Kementerian Perdagangan, Apindo mengusulkan terkait dengan mekanisme impor kertas daur ulang, sistem verifikasi legalitas kayu, ketentuan impor produk kehutanan, pelarangan minuman beralkohol, diskriminasi tarif bea masuk kakao olahan di Uni Eropa, dan ekspansi peretail yang terhambat dengan daerah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang.
Sementara itu, Apindo memaparkan adanya pembatasan ruang lingkup usaha alih daya perusahaan penyedia jasa pekerja, dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengupahan yang perlu menjadi perhatian Kementerian Tenaga Kerja. Khusus Kementerian Keuangan, Apindo menegaskan tiga fokus isu, yaitu mutasi mold di kawasan berikat, pajak pertambahan nilai 10 persen atas barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Yang terakhir perlu adanya aturan bea masuk atas bahan baku impor yang mesinnya dibeli di dalam negeri sehingga impor bahan baku tidak disertai mesinnya.
Untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Apindo meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan izin analisis masalah dan dampak lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, serta limbah bahan berbahaya dan beracun. Apindo juga mengusulkan untuk memproduksi anak ayam dan bahan baku kulit untuk industri alas kaki kepada Kementerian Pertanian.
Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif
13 hari lalu
Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Kamdani menilai melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada penurunan confidence ekspansi usaha di sektor manufaktur nasional.
Aturan Pembatasan Impor Bahan Baku Bakal Diterapkan, Apindo Minta Ada Pengecualian
20 Februari 2024
Aturan Pembatasan Impor Bahan Baku Bakal Diterapkan, Apindo Minta Ada Pengecualian
Apindo menilai, penerapan aturan itu tak perlu ditunda, namun perlu ada pengecualian pada beberapa bahan baku yang belum dan kurang diproduksi dalam negeri.
