TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) meminta kepada pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk melakukan tujuh langkah cepat untuk mengantisipasi tekanandolar AS yang semakin kuat.
Ismed Hasan Putro, Ketua Bidang Pembinaan UKM dan Koperasi DPP HIPPI, menyatakan bahwa pemerintah harus realistis. "Masyarakat dan pelaku usaha juga harus mempersiapkan mental-psikologisnya untuk menerima fakta bahwa rupiah akan berada dalam kisaran Rp15.000 dalam beberapa waktu ke depan," katanya kepada Bisnis.com hari ini (Selasa, 15 September 2015).
Kondisi ini, katanya, belajar dari pengalaman dua kali krisis, idealnya tidak membuat publik terlalu panik. "Ini justru menjadi momentum yang untuk konsolidasi bisnis agar semakin efisien dan memiliki daya saing menghadapi persaingan pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan dilaksanakan pada 2016."
Mengantisipasi tekanan dolar AS yang semakin kuat, pemerintah harus menyiasati daya tahan ekonomi nasional dan daya saing bisnis dengan melakukan kebijakan tujuh langkah sbb:
Pertama, menurunkan tingkat suku bunga.
Kedua, menurunkan harga bahan bakar minyak.
Ketiga, menghilangkan rente dan ekonomi biaya tinggi yang berpotensi menjadi pelemah daya kompetisi bisnis.
Keempat, menunda kenaikan tarif listrik.
Kelima, menghapus perizinan yang menjadi peluang enggannya pelaku bisnis dan investor untuk berinvestasi.
Keenam, khusus kepada pelaku usaha baru, khususnya UKM dan Koperasi, pemerintah perlu memberikan insentif khusus. Pada krisis 1998 dan 2008 terbukti bahwa pelaku usaha dari UKM dan Koperasi dapat menjadi penyangga dalam menjaga pertumbuhan bisnis dan perekonomian nasional.
Ketujuh, pemerintah harus bisa menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin solid, ramah pada pelaku usaha dan investor, serta memangkas regulasi yang selama ini menjadi ladang perburuan rente.
