TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang sejumlah pejabat bidang ekonomi untuk sarapan di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Tampak di antaranya Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo
Para pejabat itu mulai berdatangan sekitar pukul 08.00 WIB. Menurut juru bicara Wakil Presiden, Husain Abdulah, sarapan pagi itu merupakan kali pertama dilakukan JK. Namun acara itu tertutup bagi awak media.
JK dan para pejabat bidang ekonomi itu kemudian membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. "Mungkin Wakil Presiden meminta kepada mereka laporan follow-up dari paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan beberapa waktu lalu," kata Husain melalui pesan singkat, Senin, 14 September 2015.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meluncurkan tiga paket kebijakan ekonomi untuk merespons kondisi ekonomi global yang berpengaruh pada ekonomi Indonesia. Tiga paket kebijakan tersebut antara lain mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum, dan peningkatan kepastian usaha.
Selain itu, pemerintah menyiapkan sejumlah peraturan presiden serta keputusan menteri untuk mempercepat birokrasi. Penyederhanaan izin, penguatan sinergi, dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat menjadi fokus dalam poin pertama paket kebijakan.
Poin kedua dalam paket kebijakan adalah mempercepat implementasi proyek strategis nasional dengan menghilangkan hambatan yang ada, menyederhanakan izin, mempercepat pengadaan barang, dan memperkuat peran kepala daerah untuk mendukung program strategis.
Ketiga, pemerintah akan meningkatkan investasi di sektor properti. Pemerintah, tutur Presiden Joko Widodo, akan mengeluarkan kebijakan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan membuka peluang investasi di sektor properti sebesar-besarnya.
Jokowi menargetkan masalah regulasi sudah beres pada September dan Oktober 2015. Dia mengatakan pemerintah juga akan mengeluarkan paket kebijakan kedua dan mungkin paket ketiga.
