Dr. Kurtubi ketika memberikan keterangan sebagai saksi ahli di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (6/6). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah mengadakan dana ketahanan sektor energi hingga Rp 15 triliun dianggap mengarahkan Indonesia pada tata kelola yang ruwet. Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Kurtubi menilai, sistem baru ini bakal membuat iklim investasi seret.
"Ini akan menciptakan birokrasi baru, bahkan berpotensi mengurangi penerimaan negara," ujar Kurtubi saat dihubungi pada Kamis, 10 September 2015.
Menurut Kurtubi, pemerintah hanya perlu mengandalkan badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengembangkan sektor energi. Perseroan seperti PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, menurut angota Fraksi Partai Nasional Demokrat ini, sudah mampu berperan sebagai badan usaha dan regulator sekaligus.
Pada era orde baru, kata Kurtubi, aktivitas migas seperti eksplorasi bisa berjalan lebih cepat karena ditangani Pertamina. Tidak ada birokrasi dari pemerintah, yang saat ini di bawah kendali Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) dan Kementerian ESDM. Perusahaan migas swasta yang minat eksplorasi hanya perlu meneken kerja sama bisnis dengan Pertamina.
Pada tata kelola yang dipayungi UU Nomor 8 Tahun 1971 itu, eksplorasi hanya memakan waktu sekitar 3 bulan. Saat ini, eksplorasi normalnya mencapai 5-7 tahun. "Terbukti eksperimen pemerintah gagal," kata Kurtubi.
Kementerian ESDM menyatakan tetap menjalankan rencana yang menjadi bagian dalam paket kebijakan ekonomi. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Mochamad Teguh Pamuji mengatakan saat ini lembaganya sedang berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan terkait skema pendanaan. DPR juga bakal menjadi tujuan konsultasi Kementerian selanjutnya.
Dua opsi pengumpulan dana yang mencuat adalah menggunakan APBN dan iuran dari perusahaan kontraktor kontrak kerja sama migas. Dana ini, kata Teguh, nantinya digunakan sebagai stimulus investasi sektor energi seperti eksplorasi migas ataupun eksplorasi panas bumi.
Dengan modal awal sekitar Rp 10-15 triliun, Teguh optimistis dana ini bisa dikelola badan layanan umum dengan baik. "Target kita BLU juga kumpulkan dana sebanyak-banyaknya," ujar Teguh Rabu malam lalu.
