TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membuat konsorsium sebagai upaya lanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, perkembangan proyek itu sudah masuk tahap negosiasi. "Karena pengerjaannya business to business, kami akan buat konsorsium," kata Rini, di Jakarta, Rabu, 9 September 2015.

Lantaran terjadi perubahan dari rencana kereta cepat ke kereta menengah, pemerintah masih mengkaji berapa biaya yang akan dikeluarkan nantinya.

Menurut Rini, pemerintah sedang menganalisis kecepatan kereta antara 250-350 kilometer per jam. "Dari sisi rel (jalur) sama, perbedaannya ada pada sinyal," ucapnya.

Rencananya, kereta menengah akan melalui lima stasiun, yaitu Gambir, Manggarai, kawasan perkebunan teh Walini, Kopo (Bandung), dan Gedebage (Bandung).

Sedangkan BUMN yang mengerjakan, lanjut Rini, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk akan menjadi kontraktor yang fokus di sektor transportasi massal.

Rini menyebut modal terbesar akan datang dari PT Perkebunan Nusantara (Persero) VIII selaku yang mengelola kawasan perkebunan Teh Walini.

Dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) kereta ringan atau light rail transit (LRT), Presiden Joko Widodo ingin ada integrasi moda transportasi massal, khususnya di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi. Pasalnya, kemacetan di kawasan itu sudah terlalu akut.

Presiden Jokowi ingin proyek kereta bandara dan kereta cepat bisa berjalan. Tidak hanya di Pulau Jawa, pemerintah juga akan membangun jalur kereta api di Sulawesi dan Papua. "Saya berharap studi kelayakan untuk kereta di Papua bisa selesai Desember," kata Presiden Jokowi.

Menteri Rini menyatakan proyek kereta api di luar Pulau Jawa merupakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. "Kementerian Perhubungan yang merencanakan," ucapnya.

ADITYA BUDIMAN