Administrasi Lambat, Penyaluran Raskin Tersendat  

Reporter

Minggu, 6 September 2015 09:38 WIB

Beras raskin. ANTARA/Ampelsa

TEMPO.CO, Jakarta - Penyaluran beras untuk warga miskin tahap kedua periode Mei-Agustus 2015 untuk 10.628 rumah tangga sasaran penerima manfaat di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terhambat lambatnya proses administrasi di daerah itu.

"Pendistribusian raskin tahap kedua mengalami keterlambatan karena masih ada kecamatan yang belum menyerahkan surat permintaan alokasi beras yang dihimpun dari desa dan kelurahan setempat," ucap pelaksana tugas Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar, di Penajam, Minggu, 6 September 2015.

Tohar sangat menyayangkan lemahnya proses administrasi di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan tersebut karena berdampak pada jadwal pendistribusian raskin tahap kedua yang semakin terlambat karena menunggu penyelesaian proses administrasi.

"Semakin molor pendistribusian raskin tahap kedua itu karena lambatnya proses administrasi pada tingkat bawah," ujarnya.

Ia meminta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) Penajam Paser Utara segera melakukan upaya percepatan penyaluran raskin tahap kedua tersebut, karena pemerintah daerah sudah menanggung pembiayaan proses pendistribusian.

"Pemerintah daerah menanggung dari segi pembiayaan, mulai harga tebus raskin sampai subsidi ongkos angkut ke masing-masing desa dan kelurahan," ucap Tohar.

Pendistribusian raskin tahap kedua, tutur Tohar, seharusnya dilaksanakan pada Juli 2015, sehingga 10.628 rumah tangga sasaran penerima manfaat tidak menunggu terlalu lama. Menurut dia, pendistribusian raskin harus menjadi prioritas utama karena memberikan perlindungan kepada masyarakat yang kurang mampu.



ANTARA




Advertising
Advertising

Berita terkait

Soal Hilirisasi, Prabowo Pamerkan Kebijakan Jokowi hingga Dampaknya ke BLT, Raskin dan BPJS

17 Desember 2023

Soal Hilirisasi, Prabowo Pamerkan Kebijakan Jokowi hingga Dampaknya ke BLT, Raskin dan BPJS

Capres Prabowo Subianto berbicara panjang lebar soal kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Soroti Program KJP, Dewan Sebut Kriteria Miskin Belum Jelas

7 Desember 2019

Soroti Program KJP, Dewan Sebut Kriteria Miskin Belum Jelas

Komisi E DPRD DKI menyatakan kriteria miskin di Jakarta belum jelas, terkait program KJP dan raskin.

Baca Selengkapnya

Didukung Mensos, Bulog Siapkan 700.000 Ton Beras untuk BPNT

2 Juli 2019

Didukung Mensos, Bulog Siapkan 700.000 Ton Beras untuk BPNT

Bulog sudah menyiapkan stok 700 ribu ton beras untuk layanan BPNT periode Juni- Desember 2019.

Baca Selengkapnya

Bulog Lepas 50 Ribu Ton Beras Tak Layak Konsumsi dari Gudang

2 Juli 2019

Bulog Lepas 50 Ribu Ton Beras Tak Layak Konsumsi dari Gudang

Kondisi beras Bulog itu sudah rusak dan tidak bisa dikonsumsi lagi karena disimpan terlalu lama.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Beras untuk 15 Juta Warga Tak Telat walau Sehari

5 Desember 2017

Jokowi Minta Beras untuk 15 Juta Warga Tak Telat walau Sehari

Presiden Jokowi meminta penyaluran program bantuan beras untuk 15 juta warga masyarakat tak telat walau hanya sehari.

Baca Selengkapnya

Bupati Purwakarta Minta Beras 1 Kwintal ke Bidan Baru, Pungli?

20 April 2017

Bupati Purwakarta Minta Beras 1 Kwintal ke Bidan Baru, Pungli?

Menurut Bupati Dedi Mulyadi, jumlah keluarga penerima manfaat di Purwakarta pada 2017 sudah mengalami penurunan secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Di Jawa Barat Beras Sejahtera Dirapel Tiga Bulan  

7 Maret 2017

Di Jawa Barat Beras Sejahtera Dirapel Tiga Bulan  

Di Jawa Barat, beras sejahtera dirapel tiga bulan dan bantuan pangan nontunai baru tersalur Rp 1,4 miliar.

Baca Selengkapnya

Raskin Balikpapan Diganti Bantuan Pangan Nontunai

22 Februari 2017

Raskin Balikpapan Diganti Bantuan Pangan Nontunai

Keberadaan alokasi raskin digantikan bantuan pangan nontunai berupa buku tabungan dan kartu penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 110 ribu per bulan.

Baca Selengkapnya

Temuan Ombudsman, Penyaluran Raskin di NTB Belum Dilakukan  

22 Februari 2017

Temuan Ombudsman, Penyaluran Raskin di NTB Belum Dilakukan  

Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat berharap tak ada persoalan terkait dengan penetapan pagu kebutuhan raskin NTB sehingga SPA dapat segera dikirimkan ke Bulog NTB.

Baca Selengkapnya

Khofifah Ajak Warga Sumbawa Lahap Nasi Beras Sejahtera  

22 Januari 2017

Khofifah Ajak Warga Sumbawa Lahap Nasi Beras Sejahtera  

Khofifah ingin memastikan bantuan beras sejahtera yang diterima warga berkualitas bagus.

Baca Selengkapnya