Jokowi Ingin LAPAN Bikin Penelitian yang Dibutuhkan

Reporter

Kamis, 3 September 2015 17:34 WIB

Presiden Joko Widodo saat meresmikan pelepasan satelit ekuatorial pertama Indonesia, LAPAN A2, di pusat teknologi satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Bogor, 3 September 2014. Satelit tersebut untuk memantau wilayah kemaritiman Indonesia. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo ingin Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) terus mengembangkan satelit pemantauan untuk berbagai kebutuhan, seperti untuk kepentingan pertanian, cuaca, dan maritim. Dia menilai pemantauan yang dilakukan dari atas sangat bermanfaat bagi pemerintah.

Dia berjanji memberikan porsi anggaran lebih untuk penelitian pengembangan riset. "Penelitian-penelitian yang konkret yang dibutuhkan oleh negara ini dalam visi kita ke depan, baik untuk pangan, energi, maupun maritim," kata Jokowi di kantor LAPAN, Bogor, Kamis, 3 September 2015. Jokowi ingin penelitian harus benar-benar diseleksi sebelum dilakukan karena penelitian bisa berhasil, bisa juga tidak.

Hari ini Presiden melepas satelit ekuatorial pertama Indonesia, LAPAN A2, di pusat teknologi satelit LAPAN, Bogor. LAPAN A2 merupakan satelit ekuatorial pertama Indonesia yang sepenuhnya karya anak bangsa. Satelit berbobot 78 kilogram tersebut membawa misi pemantauan permukaan bumi, identifikasi kapal laut, dan komunikasi radio amatir.

Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin mengatakan pihaknya mengembangkan satelit sejak tahun 2003. Satelit berfungsi untuk menjaga pulau-pulau terluar di Indonesia. Saat ini LAPAN dan IPB bekerja sama mengembangkan satelit LAPAN A3 untuk pemantauan daerah pertanian dan juga mendeteksi kapal-kapal.

Lembaga ini sedang mempunyai beberapa program utama untuk mendukung kebijakan berbasis pengamatan iklim dan pengindraan jarak jauh. Misalnya, pengembangan pesawat tanpa awak untuk sistem pemantauan maritim, pengembangan aplikasi zona penangkapan ikan untuk nelayan, pengembangan roket sipil untuk kepentingan penelitian seperti menjadi basis rencana pembuatan roket peluncur satelit, serta menjadi bank data pengindraan jarak jauh untuk melayani kebutuhan data citra semua kementerian.

ALI HIDAYAT


Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

12 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

15 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

19 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

22 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya