Gejolak Ekonomi Picu Harga Obat Harus Segera Dinaikkan

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Rabu, 2 September 2015 22:00 WIB

Obat-obatan yang berhasil dikumpulkan oleh Omkarnathdi New Delhi, India, 8 Juli 2015. Omkarnath (79) mengumpulkan resep obat yang tidak terpakai dan mendistribusikannya untuk pasien tidak mampu yang membutuhkan obat-obatan. Ap/Saurabh Das

TEMPO.CO, Jakarta - PT Phapros Tbk menyatakan harga obat harus segera dinaikkan pemerintah seiring penguatan mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang berdampak pada kenaikan harga bahan baku obat.


Kenaikan biaya produksi konsekuensi logis dari gejolak ekonomi dipicu devaluasi yuan China alias Tiongkok. Bahan baku obat-obatan di Tanah Air masih sangat banyak yang diimpor, termasuk obat-obatan generik yang seharusnya bisa murah harganya.

"Kami sudah melakukan diskusi dengan sejumlah pihak di antaranya gabungan perusahaan farmasi, BUMN, dan BUMN farmasi terkait kenaikan harga obat," kata Direktur Utama PT Phapros Tbk, Iswanto, di Semarang, Rabu, 2 September 2015.

Menurut dia, sebagai produsen yang memenuhi kebutuhan obat nasional terkait dengan kebijakan BPJS, PT Phapros keberatan dengan kenaikan harga bahan baku itu.

"Komponen bahan baku impor pada obat generik ini cukup tinggi, bahkan mencapai 65-70 persen dari seluruh komponen bahan baku yang digunakan," katanya.

Padahal, dari awal terjadinya penguatan dolar AS terhadap mata uang rupiah hingga saat ini sudah mencapai 25 persen.

Secara keseluruhan, total kebutuhan bahan baku impor dari India dan China sudah mencapai 95 persen.

"Dikhawatirkan jika harga obat tidak segera dinaikkan kami menjadi tidak konsisten dalam menyuplai kebutuhan obat di satuan kerja terkait program BPJS di antaranya dinas kesehatan dan rumah sakit," katanya.

Mengenai tuntutan kenaikan itu, pihaknya sudah menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Diharapkan, menteri kesehatan segera meninjau harga bahan baku dengan kondisi penguatan dolar AS yang sedang berjalan.

"Kami sudah mengusulkan besaran kenaikan tersebut antara 25-30 persen untuk seluruh jenis obat yang terkait dengan BPJS," katanya.

Saat ini, pihaknya tengah menunggu hasil rapat yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Secara regulasi, hasil dari rapat tersebut akan disampaikan kepada lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP).

"Selanjutnya, LKPP akan menyampaikan hasil tersebut kepada produsen obat termasuk PT Phapros," katanya.

ANTARA

Berita terkait

Puan Maharani Minta Polri Tindak Tegas Mafia Obat Covid-19

1 Agustus 2021

Puan Maharani Minta Polri Tindak Tegas Mafia Obat Covid-19

Puan Maharani mengutuk praktik mafia obat, terlebih untuk obat terapi Covid-19. Meminta mereka ditindak tegas.

Baca Selengkapnya

Bantah Terawan, YLKI Sebut Harga Obat Mahal karena Mafia Impor

27 November 2019

Bantah Terawan, YLKI Sebut Harga Obat Mahal karena Mafia Impor

YLKI menilai rencana Menkes Terawan Agus Putranto untuk mengambil alih perizinan obat tidak bakal mampu menurunkan harga obat.

Baca Selengkapnya

Diancam Mafia, Nyawa Conor McGregor Dihargai Rp 14,3 Miliar

11 Januari 2018

Diancam Mafia, Nyawa Conor McGregor Dihargai Rp 14,3 Miliar

Bintang MMA dari UFC yang namanya sedang berkibar, Conor McGregor, dikabarkan sedang terlibat masalah dengan mafia Irlandia dan diancam untuk dibunuh.

Baca Selengkapnya

Kasus Obat Palsu, IDI dan YLKI Desak Penguatan BPOM  

10 September 2016

Kasus Obat Palsu, IDI dan YLKI Desak Penguatan BPOM  

IDI meminta pengawasan obat dan makanan diperketat.

Baca Selengkapnya

Ingin Harga Obat Murah, KPPU Gandeng UNDP  

25 Mei 2016

Ingin Harga Obat Murah, KPPU Gandeng UNDP  

KPPU menggandeng UNDP agar masyarakat lebih mudah mengakses obat murah.

Baca Selengkapnya

Tak Pernah Terjadi, Pemenang Lelang Obat Dibatalkan LKPP

9 Februari 2016

Tak Pernah Terjadi, Pemenang Lelang Obat Dibatalkan LKPP

Pelaku industri farmasi mempertanyakan akuntabilitas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang membatalkan pemenang lelang obat

Baca Selengkapnya

Obat di Indonesia Termahal di ASEAN, Ini Dalih Menkes

8 Januari 2016

Obat di Indonesia Termahal di ASEAN, Ini Dalih Menkes

Menteri Nila Moeloek mengatakan, obat-obatan paten tertentu seperti obat kanker mahal karena masih dibuat perusahaan farmasi asing.

Baca Selengkapnya

KPPU: Harga Obat di Indonesia Termahal di ASEAN  

15 Desember 2015

KPPU: Harga Obat di Indonesia Termahal di ASEAN  

KPU menyebutkan harga obat di Indonesia termasuk salah satu yang termahal dibanding negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Tekan Harga Obat di Indonesia, Ini Usul KPPU  

15 Desember 2015

Tekan Harga Obat di Indonesia, Ini Usul KPPU  

KPPU mengusulkan pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk menekan harga obat di Indonesia yang selama ini tergolong termahal di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Ini Surat Edaran Perhimpunan Dokter Tanggapi Suap Farmasi  

13 November 2015

Ini Surat Edaran Perhimpunan Dokter Tanggapi Suap Farmasi  

Investigasi Tempo menemukan sebanyak 2.125 dokter diduga menerima suap hingga Rp 131 miliar dari perusahaan farmasi.

Baca Selengkapnya