Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan ada 47 negara baru yang bakal diberikan fasilitas bebas visa. Sebelumnya pada tahap awal,10 Juni lalu ndonesia baru memberikan fasilitas tersebut untuk 45 negara termasuk ASEAN. "Jadi total ada 92 negara yang diberi bebas visa," ujar Rizal usai rapat koordinasi di kantor BPPT, Selasa, 1 September 2015.
Rizal mengatakan penambahan negara bebas visa ini bertujuan untuk mendongkrak jumlah wisatawan asing yang mampu menghasilkan devisa negara. Pemerintah Joko Widodo sendiri telah menargetkan 20 juta wisman selama lima tahun mendatang. "kita harapkan ini bisa menggenjot wisman dan menghasilkan lapangan pekerjaan baru," ujarnya.
Hasil evaluasi pemberian bebas visa 45 negara pada tahap pertama Juni hingga Agustus 2015 dinilai Rizal cukup baik. "Tahap awal 15 persen tumbuhnya," ujar Rizal. Rizal berharap dengan di tambahnya jumlah negara yang diberikan bebas visa bisa menggenjot devisa negara. "Yang tadinya US$ 10 miliar bisa naik di atas US$ 20 miliar dalam waktu lima tahun," ujar Rizal.
47 Negara yang mendapatkan fasilitas ini di antaranya Australia, Vatikan, dan Sanmarino. Pemilihan negara berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. "Negara yang sering bermasalah dengan drugs, stabilitas ekonomi, dan radikalisme kita tidak berikan," ujar Rizal. Sebelumnya, usulan pemberian bebas visa ada 50 negara, namun ketika dirapatkan kembali, tiga negara dicoret dari daftar karena tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
Pembebasan visa kepada 47 negara ini bakal efektif berlaku mulai Oktober tahun ini. Untuk itu, Rizal mengatakan pihaknya telah berkordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait dengan keamanan dan sistem pengawasan wisman asing.
Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie mengatakan pihaknya bakal menambah konter-konter pemeriksaan imigrasi di pintu masuk pelabuhan atau bandara khusus untuk bebas visa kunjungan. "Juga Sistem manajemen keimigrasian akan dibuat online semua jadi kita bisa tahu apakah orang yang berkunjung ke Indonesia masuk ke dalam pencekalan atau tidak," ujarnya.
Ronny menyebut ada 31 pintu masuk yang diusulkan khusus bagi negara yang mendapatkan bebas visa kunjungan. Ada pun Entikong, Kalimantan Barat menjadi daerah yang diusulkan untuk pintu keluar bebas visa.
Dalam rapat pemberian bebas visa dihadiri oleh Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Wakil Kepala BIN Mayor Jenderal Erfi Triassunu, perwakilan dari Kepolisian serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri.
