TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri membenarkan ada ribuan tenaga kerja asing dari Cina yang sudah masuk dan bekerja di Indonesia. Sampai akhir Juni 2015, Menteri Hanif memastikan ada 12 ribu buruh Cina di Indonesia.
Kontroversi mengenai keberadaan tenaga kerja dari Cina ini merebak setelah sejumlah media memberitakan beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang dikerjakan sepenuhnya oleh buruh Cina, di beberapa lokasi di Indonesia. Di lokasi ini, mereka bahkan diperlakukan lebih baik daripada buruh lokal asal Indonesia.
Lokasi yang dimaksud adalah proyek pembangunan PLTU Celukan Bawang di Buleleng, Bali. Proyek ini dibangun konsorsium China Huadian Power Plant Operation Co. Ltd., China Huadian Engineering Co. Ltd, PT CR 17, dan mitra lokal PT General Energy Bali. Pembangkit listrik ini bakal berkapasitas 3x100 megawatt dengan nilai investasi sekitar Rp 9 triliun. Total ada 133 pekerja asal Cina di proyek ini. (Baca: Banjir Buruh Cina Terjadi di Buleleng, Jumlahnya 133 Orang)
Dua pekerja lokal di proyek ini mengeluhkan perlakuan tak adil yang mereka terima, jika dibandingkan dengan buruh asal Cina. Seorang juru bahasa dari Indonesia menunjuk gaji staf keuangan asal Cina mencapai Rp 10 juta per bulan. Pegawai kasar asal Cina diberi upah Rp 3-4 juta sebulan. Ini jauh lebih besar ketimbang upah buruh kasar lokal yang maksimal Rp 2 juta saban bulan.
Selain itu, buruh asal Cina mendapat fasilitas mess berukuran 5x5 meter persegi dilengkapi penyejuk udara, untuk dipakai bersama tiga orang. Pekerja dari Tiongkok juga mendapat jatah makan lebih. Mereka mendapat jatah makan tiga kali dengan menu nasi, sup, telur, dan daging babi. Menu ikan laut dihidangkan dua pekan sekali. Sementara itu, para buruh lokal hanya menyantap nasi bungkus dari warung di sekitar lokasi proyek. (Baca: Buruh Cina Diperlakukan Lebih Baik Ketimbang Buruh Lokal)
Direktur Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja di Kementerian Tenaga Kerja, Muji Handaya, menjelaskan keberadaan buruh Cina ini penting untuk membantu kelancaran proyek. "Kontraktor bisa berkomunikasi dengan lancar jika menggunakan tenaga kerja asal Cina," kata dia, seperti dikutip Laporan Utama Majalah Tempo yang terbit Senin 31 Agustus 2015.
"Yang penting rasionya: tiap satu pekerja asing, diimbangi dengan sepuluh tenaga lokal. Kalau itu terpenuhi, (maka) sah," katanya.
Luhut Bantah Tudingan Cak Imin: Tenaga Kerja Asing di Industri Hilirisasi Hanya 10-15 Persen
25 Januari 2024
Luhut Bantah Tudingan Cak Imin: Tenaga Kerja Asing di Industri Hilirisasi Hanya 10-15 Persen
Menteri Luhut Binsar Pandjaitan membantah tudingan Cawapres nomoro urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal dominasi tenaga kerja asing (TKA) di industri hilirisasi
