TEMPO Interaktif, Denpasar:Keputusan mengimpor beras, menurut Menteri Pertanian Antono Apriantono bukan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya kerawanan pangan di Indonesia. "Impor itu untuk antisipasi meningkatnya laju inflasi, memberi dampak psikologis agar harga beras tak melambung,"ujar Anton seusai berbicara di hadapan peserta Seminar Persatuan Ahli Gizi se-Indonesia, di Bali, Selasa (22/11). Kekhawatiran tingginya inflasi disinyalir bakal menaikkan harga beras di atas harga psikologis yakni Rp 3.500 per liter. Keadaan inilah yang tidak diinginkan oleh pemerintah mengingat sebagian penduduk Indonesia mengkonsumsi beras. Langkah impor ini, menurut Anton, bukannya mematikan petani melainkan secara makro ekonomi Indonesialah yang harus diperhatikan. "Inflasi, kan, sangat multiflier effect. Jadi itu yang harus dimengerti semua pihak termasuk petani,"kata Anton. Menurut Anton, tidak benar jika keputusan impor berkaitan dengan ketersediaan beras. Sampai akhir tahun ini, kebutuhan akan beras masih bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Produksi yang dicatat BPS sebesar 32,87 juta ton sedangkan konsumsinya juga 32,87 juta ton, meski menurut perhitungan Deptan konsumsi beras per tahun sebesar 30,8 juta ton. "Tidak ada masalah dengan ketersediaan pangan. Bulog masih memiliki stok. Kita masih surplus,"ujar Anton. Keputusan impor, menurut Anton, sudah diketahui dan disetujui DPR. Meskipun DPR hanya menyetujui sebesar 70 ribu ton. "Di luar itu, DPR memang tidak menyetujuinya,"katanya. Jumlah itu, menurut Anton, tidaklah besar jika dibandingkan produksi dalam negeri hingga tidak akan begitu berpengaruh pada harga pasar.Anton juga memastikan, beras impor yang rencananya akan masuk dari delapan pintu masuk itu, tidak akan masuk ke pasaran. Deptan memang belum membentuk tim pemantau beras sebagaimana yang direncanakan. Namun, jajaran Deptan pusat dan daerah akan segera membentuk tim kecil yang melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Rilla Nugraheni