TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan pembangunan kereta ringan atau light rapid transit (LRT) masih menyisakan polemik soal trase atau titik yang dilewati. Saat ini masih terjadi perdebatan ihwal trase mana yang akan menjadi tanggung jawab DKI ataupun Jawa Barat.

Menurut Rini, pada LRT Jabodetabek terdapat trase yang menjadi tanggung jawab kedua provinsi. ''Masih difinalisasi. Dalam sehari-dua hari ini akan kami selesaikan,'' kata Rini setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 18 Agustus 2015. Namun dia memastikan target groundbreaking, akhir Agustus ini, akan tetap terpenuhi.

Berdasarkan pembahasan terakhir, kata Rini, DKI memiliki hak trase sebanyak tujuh buah. Namun yang masih menjadi masalah hanya dua trase. ''Itu termasuk Cibubur-Dukuh Atas yang bermasalah," ujarnya. Sebagai solusinya, pemerintah akan membentuk otoritas transportasi Jabodetabek.

Pemerintah DKI Jakarta berniat membangun tujuh rute kereta ringan dengan depo utama berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tujuh rute yang akan dibangun itu adalah Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 kilometer) dan Tanah Abang-Pulomas (17,6 km). Sisanya adalah Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).‎

LRT juga direncanakan melintasi rute lain, yaitu Cawang–Cibubur, Cawang–Kuningan–Dukuh Atas, Cawang–Bekasi Timur, Dukuh Atas–Palmerah Senayan, Cibubur–Bogor, serta Palmerah–Grogol.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui terjadi perdebatan saat pembahasan trase. Namun dia yakin ada solusi untuk masalah tersebut, maksimal dalam dua hari ke depan. ''Paling tidak awal minggu depan sudah ada keputusan bulat mengenai LRT,'' katanya. Dia berharap LRT bisa segra dibangun untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

Adapun Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan tumpang-tindih soal trase harus segera dicari jalan tengahnya. Sebab, penanggung jawab trase akan menentukan besaran tarif yang menjadi beban penumpang.

Namun Rizal memastikan pemerintah pusat akan tetap campur tangan. Tujuannya agar semua lapisan masyarakat bisa menikmati moda transportasi tersebut. ''Harus ada solusinya agar tetap terintegrasi. LRT ini solusi agar kerugian ekonomi karena kemacetan bisa dikurangi," ucapnya.

FAIZ NASHRILLAH