Apersi Meminta Pemerintah Mensubsidi Kredit Konstruksi

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Selasa, 18 Agustus 2015 22:02 WIB

Pekerja saat menyelesaikan bagian luar dari Kuil Sanctuary of Truth di Pattaya, Thailand (14/10). Bangunan ini telah dibangun sejak tahun 1981 dan masih dalam proses kontruksi, diperkirakan akan selesai sepenuhnya pada tahun 2025. TEMPO/Charisma Adristy

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengembang Perumahan & Permukimaan Seluruh Indonesia (Apersi) meminta pemerintah mengucurkan subsidi untuk menekan tingkat bunga kredit konstruksi.


Eddy Ganefo, Ketua Umum Apersi, mengatakan tingkat bunga kredit konstruksi yang dipatok perbankan saat ini mencapai 14%-15% dan memberatkan perusahaan pengembang. "Ini terlalu mahal," tukasnya, Selasa, 18 Agustus 2015.


Menurut Eddy, tingkat bunga kredit konstruksi yang rendah akan mendorong penurunan biaya kontruksi sehingga harga jual rumah kepada masyarakat bisa terjangkau. Eddy mengimbuhkan, subsidi bisa diberikan dalam bentuk subsidi selisih bunga sehingga bunga kredit yang didapat pengembang bisa lebih rendah.


Dia menerangkan, subsidi bunga untuk kredit konstruksi akan melengkapi skema subsidi yang selama ini diberikan hanya kepada konsumen.


Subsidi untuk kredit konstruksi menurutnya akan membantu pengembang untuk menyediakan pasokan hunian lebih banyak. "Ini kan masalah supply," katanya. Sebagaimana diketahui, angka defisit hunian atau backlog mencapai 15 juta unit.


Eddy mengungkapkan, industri properti kian tertekan setelah Bank Indonesia menerbitkan beleid yang melarang pembiayaan untuk unit properti inden sejak September 2013.


Larangan itu menurutnya membuat arus kas perusahaan pengembang menjadi terbatas karena sumber dana untuk pembangunan proyek murni dari modal perusahaan.

Berita terkait

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

3 Oktober 2023

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

Kalau dengan CSR bisa bangun 3.000 rumah layak huni, maka kemiskinan Kaltim akan turun tinggal 2 persen

Baca Selengkapnya

Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

17 November 2017

Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

Fraksi-fraksi di DPRD DKI menuntut penjelasan Gubernur Anies Baswedan mengapa anggaran DP rumah 0 Rupiah di APBD 2018 naik menjad Rp 800 Miliar.

Baca Selengkapnya

Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

19 Oktober 2017

Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

Sulit bagi mereka yang bergaji Rp 5 juta membeli rumah tapak di Jakarta, tapi bukan tidak mungkin. Ini saran Apersi

Baca Selengkapnya

Pemerintah Akan Tetapkan Rating Rumah Subsidi yang Berkualitas

30 September 2017

Pemerintah Akan Tetapkan Rating Rumah Subsidi yang Berkualitas

Pemerintah membahas rencana pemberlakuan rating kualitas perumahan subsidi yang dibangun dalam program Satu Juta Rumah.

Baca Selengkapnya

Djarot Minta Maaf Belum Bisa Sediakan Rumah Tapak DP Nol Persen

16 September 2017

Djarot Minta Maaf Belum Bisa Sediakan Rumah Tapak DP Nol Persen

Jumlah warga umum yang mendaftar mendapatkan rumah susun sewa sejak 2013 sekitar 12 ribu kepala keluarga.

Baca Selengkapnya

Baru 20 Daerah yang Siap Terbitkan Sertifikat Rumah Subsidi

4 September 2017

Baru 20 Daerah yang Siap Terbitkan Sertifikat Rumah Subsidi

Kementerian PUPR akan melakukan pendampingan bagi pemerintah daerah yang belum siap menerbitkan sertifikat rumah subsidi.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Siapkan Kredit Mikro Perumahan bagi Pekerja Informal

26 Agustus 2017

Pemerintah Siapkan Kredit Mikro Perumahan bagi Pekerja Informal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan pembiayaan mikro perumahan untuk rumah swadaya bagi pekerja informal.

Baca Selengkapnya

DKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Program DP Nol Rupiah

25 Agustus 2017

DKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Program DP Nol Rupiah

Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan Rusun Nagrak, Jakarta Utara untuk program DP Nol Rupiah Anies-Sandi.

Baca Selengkapnya

PUPR Temukan 40 Persen Rumah Murah Tak Dihuni  

22 Agustus 2017

PUPR Temukan 40 Persen Rumah Murah Tak Dihuni  

Banyak rumah bersubsidi tak laik huni karena tak ada air bersih dan listrik.

Baca Selengkapnya

Menteri Rini Minta Harga Rusun Tanjung Barat di Bawah Rp 200 Juta

16 Agustus 2017

Menteri Rini Minta Harga Rusun Tanjung Barat di Bawah Rp 200 Juta

Rini meminta Perumahan Nasional menekan harga per meter untuk kalangan MBR.

Baca Selengkapnya