TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan kewajiban penggunaan rupiah ada tujuannya, yaitu mendorong penguatan ekonomi nasional melalui transformasi fundamental. "Langkah ini untuk menunjukkan bahwa kita adalah negara berdaulat," kata Jokowi ketika menyampaikan pidato dalam sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat-Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2015.

Presiden juga menyebutkan transformasi ekonomi memerlukan topangan yang kuat dari bidang-bidang lain. Di antaranya politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, serta penghargaan pada hak asasi manusia. "Tanpa sinergi bidang-bidang tersebut, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan kokoh," ucap Jokowi.

Presiden juga mengajak masyarakat Indonesia agar tidak lagi memunggungi samudra dan laut. Laut yang terbentang luas memiliki potensi ekonomi, pertahanan, dan persatuan. Lingkungan laut yang kini terancam oleh perubahan iklim perlu diselamatkan dan dilindungi dari ancaman keamanan, seperti pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut.

"Kapal-kapal yang tertangkap harus menghadapi ketegasan kita, termasuk ditenggelamkan. Hukum internasional juga menentang pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut," ujarnya.

Ia menuturkan salah satu agenda yang terpenting adalah mewujudkan tol laut. Tol laut yang menjadi bagian dari infrastruktur maritim akan dilengkapi dengan galangan-galangan kapal yang produktif. Kebijakan itu akan mendorong peningkatan ekonomi maritim yang berkesinambungan, kelestarian laut, dan tata ruang laut yang baik.

"Seiring dengan itu, kita juga harus menggali lagi budaya maritim dan identitas maritim bangsa Indonesia. Kita harus mampu menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim," katanya.

Menurut Presiden, Indonesia harus menjadi bangsa yang menjaga dan mendayagunakan lautnya dengan penuh kesungguhan. "Itulah bagian awal dari upaya kita untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim yang tidak saja digagas untuk menciptakan ketahanan nasional, tapi juga ketahanan regional dan global. Strategi inilah yang tengah digodok dan akan dituangkan menjadi kebijakan kelautan nasional Indonesia," ujarnya.

ANTARA