Dilema Bang Akbar, Tukang Bakso Langganan Penyidik Bareskrim  

Reporter

Jumat, 14 Agustus 2015 09:39 WIB

Bakso. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak beberapa hari terakhir publik disuguhkan pemberitaan soal gonjang-ganjing harga daging sapi yang meroket. Pemberitaan soal ini kembali menghangat karena penyidik Bareskrim menggerebek kantor importir sapi di Tangerang, Banten.

Seorang penjual bakso di samping Mabes Polri, Jakarta Selatan, Bang Akbar, mengaku tidak antusias mendengar berita penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menggerebek perusahaan penggemukan sapi itu (feedloter). "Mau gerebek apa enggak, tetap aja harga segitu-gitu dijualnya. Enggak ngaruh," ujar Bang Akbar saat ditanya Bisnis.com, Kamis malam, 13 Agustus 2015.

Dia seolah tidak penasaran dengan informasi penggeledahan yang menjadi isu nasional. Bahkan sekadar menanyakan perusahaan mana yang digerebek polisi pun tidak. Meski begitu, hampir separuh pembeli baksonya adalah penyidik Bareskrim.

Saat disinggung soal enggannya menaikkan harga semangkuk bakso kendati harga daging menanjak, barulah Akbar antusias. Bang Akbar menuturkan seusai Lebaran, harga sebutir bakso naik Rp 100 menjadi Rp 800.

Sebelum Lebaran harga per butir bakso masih dipatok Rp 700. Tidak terkecuali harga per butir bakso besar yang berisi urat dan daging, dari sebelumnya Rp 7.000, seusai lebaran naik Rp 8.000. "Pas habis pulang kampung ke agen beli bakso ternyata naik. Agen bilang harga daging sekarang soalnya lagi naik," ujarnya.

Karena itu, dia harus memutar otak agar kenaikan itu tidak berdampak pada daya beli konsumennya dan tidak terlalu menguras modalnya. Akbar menyiasati itu dengan mengurangi jumlah bakso dalam satu porsi, dari delapan butir menjadi tujuh butir.

Tetapi untuk harganya tetap, per porsi Rp 10 ribu. Penyebabnya, bila menaikkan harga, Akbar khawatir pelanggan akan berkurang. "Sebenarnya saya kurangi itu, cuma kadang yang beli enggak menghitung. Pembeli kan maunya harga tetap," ujarnya seraya menyiapkan seporsi bakso untuk pelanggannya.

Kendati demikian, Akbar berharap harga daging di pasaran kembali normal sehingga harga bakso di agen juga akan berpengaruh. Apalagi dalam sepekan ini pelanggannya berkurang sejak pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raden Patah ditertibkan Satpol PP.

Pada Rabu, 12 Agustus 2015, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim menggerebek dua importir sapi, yakni PT BPS dan PT TUM di Tangerang. Di BPS, penyidik menemukan sekitar 3.164 ekor sapi. Terdapat pula 500 ekor sapi yang sudah layak jual atau potong, tetapi tetap berada di peternakan.

Adapun pemilik perusahaan tersebut adalah BH, PH, dan SH yang juga pemilik TUM. Sementara saat penggeledahan di TUM, penyidik menemukan data sapi berjumlah 18.524, sementara sapi layak potong sekitar 4.000 ekor masih di peternakan.

Usai meninjau lokasi, penyidik kemudian memasang police line, mengamankan data, dan dokumen keluar masuknya sapi, serta memeriksa para saksi dan pemilik.

BISNIS.COM

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

10 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

11 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

23 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya