Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, bersiap mengikuti rapat kerja di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Juni 2015. Rapat tersebut diselenggarakan bersama Komisi IV DPR RI. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menanggapi pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Haji Said Aqil Sirodj yang akan membahas hukum halal-haramnya pembakaran kapal nelayan yang selama ini menjadi kebijakan Menteri Susi. Masalah hukum pembakaran kapal akan menjadi salah satu agenda bahasan dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, pada 15 Agustus 2015.
Menurut pendiri Susi Air itu, pembakaran kapal merupakan cara yang efektif untuk memberikan efek psikologis bagi pelaku pencurian ikan (illegal fishing). "Ini untuk memukul psikologis mereka dan memberikan efek jera," ujar Susi kepada Tempo di kantornya, Jumat, 31 Juli 2015.
Menanggapi penyataan pembakaran kapal yang dinilai mubazir, Susi mengatakan jika langkah pembakaran kapal tidak dilakukan, maka akan memberikan celah lain kepada pelaku illegal fishing lainnya. Besar kemungkinan kapal akan dilelang dan dibeli kembali oleh pengusaha lain yang bukan berasal dari daerah asal kapal itu ditangkap dan memperbesar peluang penangkapan ikan secara ilegal.
"Seperti di Medan, disita kemudian dijual dan dibeli lagi oleh pengusaha," katanya. Susi menilai langkah penenggelaman kapal ini juga akan memberikan dampak positif kepada kedaulatan maritim Indonesia di mata dunia Internasional.
Sebelumnya, Said Aqil mengatakan berkembang pendapat di kalangan ulama bahwa membakar kapal nelayan lebih banyak menimbulkan mudarat atau kerugian. Para ulama NU sepakat bahwa pencurian ikan haram hukumnya. Kalangan kiai NU mendukung pemerintah untuk mengawasi dan memberantas pencurian ikan di laut Indonesia.
Namun, kata Said, sejumlah ulama NU mempertanyakan kebijakan pembakaran kapal nelayan tersebut. “Kan, kapalnya masih bisa dipakai, kenapa harus dibakar?” ujar Said Aqil.
