Pertamina memberikan label baru elpiji bersubsidi di kemasan gas 3Kg. TEMPO/Robby Irfani
TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak Bumi dan Gas (Hiswana Migas) Yogyakarta berpandangan sistem distribusi tertutup gas elpiji bersubsidi 3 kilogram merepotkan dan memboroskan duit negara.
Ketua Hiswana Migas Yogyakarta Siswanto mengatakan tiga opsi dalam sistem distribusi tertutup gas elpiji yang pemerintah tawarkan tidak tepat.
Dia menilai pemberian kartu khusus pengambilan gas elpiji akan memboroskan duit negara. Pemerintah akan mencetak banyak kartu. Pengadaan kartu untuk warga miskin ini juga ribet. Masyarakat miskin yang membutuhkan elpiji dengan cepat bakal direpotkan dengan urusan teknis kartu itu. Ini sama halnya dengan tawaran opsi pembelian elpiji terbatas dengan memakai pengenalan sidik jari.
“Ini merepotkan dan menyulitkan masyarakat,” kata Siswanto, Kamis, 30 Juli 2015.
Menurut dia, tawaran pemberian uang untuk membantu daya beli gas elpiji juga tidak pas. Dia mempertanyakan apakah pemberian uang itu bisa tepat sasaran.
Dia mencontohkan kondisi masyarakat di pedesaan, misalnya Yogyakarta. Belum tentu masyarakat menggunakan duit yang pemerintah siapkan untuk membeli gas elpiji. Bisa jadi mereka akan menggunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih mendesak.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan melakukan uji coba subsidi tertutup gas elpiji pada bulan Agustus atau September. Batam dipilih menjadi kota pertama yang merasakan pengujian ini.
Gas elpiji bersubsidi 3 kilogram hanya boleh dibeli oleh masyarakat miskin. Pemerintah menyiapkan tiga skema distribusi agar subsidi elpiji diterima oleh orang yang tepat.
