Indonesia Waspadai Persaingan Pasar Ekspor

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Sabtu, 25 Juli 2015 00:58 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan)erbicara dengan utusan khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi (ketiga dari kanan) beserta rombongan delegasi saat kunjungan kehormatan di Istana Merdeka, Jakarta, 10 Juli 2015. Pertemuan tersebut membahas soal peningkatan hubungan bilateral dan kerjasama ekonomi antara kedua negara. Tempo/ Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia segera menyusul Malaysia dan Vietnam dengan membentuk free trade agreement dengan Uni Eropa guna menjaga pasar ekspor.



Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan pada September akan ada pembahasan awal terkait free trade agreement (FTA) antara Kementerian Perdagangan dan Uni Eropa di Bali.



“September nanti scoping dengan Uni Eropa untuk pembicaraan FTA. Kita memang terlambat dibanding Malaysia dan Vietnam. Malaysia sudah round kedelapan, sudah hampir signing. Vietnam juga. Ini alert bagi ekspor kita,” ujarnya, Jumat, 24 Juli 2015.


Advertising
Advertising


Dia mengatakan bea masuk rata-rata ke pasar Eropa sekitar 7%. Bila Malaysia dan Vietnam sudah merampungkan FTA dengan Uni Eropa yang mengakibatkan bea masuk mereka 0%, tentu pengusaha Indonesia akan kalah bersaing.



Sigit mengatakan perjanjian tersebut akan tetap mempertimbangkan risiko dan manfaat balik bagi Indonesia. “Sepanjang itu menguntungkan, akan dikejar. Karena kalau kita menginginkan 0% di sana, mereka pasti menginginkan sesuatu di sini. Itu yang harus dihitung,” katanya.





BISNIS

Berita terkait

Menaker Ida Siapkan SDM Berkualitas di BLK Batam

7 Mei 2021

Menaker Ida Siapkan SDM Berkualitas di BLK Batam

Pembangunan BLK di Kawasan Industri Batam karena belum ada satupun kawasan industri yang memiliki BLK Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) milik Kemnaker.

Baca Selengkapnya

Fasilitas Bebas Cukai untuk Batam Dicabut

20 Mei 2019

Fasilitas Bebas Cukai untuk Batam Dicabut

Dirjen Bea Cukai memutuskan menghapuskan fasilitas bebas cukai untuk kawasan perdagangan bebas Batam.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Berencana Bubarkan BP Batam

13 Desember 2018

Pemerintah Berencana Bubarkan BP Batam

Darmin Nasution mengatakan pemerintah berencana membubarkan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Baca Selengkapnya

BP Batam Pelajari Penerapan Regulasi Kawasan Industri di China

14 Agustus 2018

BP Batam Pelajari Penerapan Regulasi Kawasan Industri di China

BP Batam akan mempelajari sejumlah regulasi yang diterapkan pemerintah China di sejumlah kawasan Industri.

Baca Selengkapnya

Batam Terpuruk, Kepala Badan Pengusahaan Batam Diganti

19 Oktober 2017

Batam Terpuruk, Kepala Badan Pengusahaan Batam Diganti

Kepala Badan Pengusahaan Batam diganti karena kawasan perdagangan bebas itu terus terpuruk. Sudah ratusan perusahaan tutup dalam tiga tahun.

Baca Selengkapnya

Bahas Batam, Menteri Datangi Kantor Menko Perekonomian

10 Maret 2016

Bahas Batam, Menteri Datangi Kantor Menko Perekonomian

Pemerintah sebelumnya berencana membubarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai pemegang otoritas kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas di Batam.

Baca Selengkapnya

Batam Terbitkan Kartu Pintar Untuk Ekspatriat

25 September 2013

Batam Terbitkan Kartu Pintar Untuk Ekspatriat

Kartu pintar berbiayanya Rp 1 juta setahun itu sama fungsinya seperti paspor.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru Kawasan Batam Tuai Keluhan  

1 Februari 2012

Aturan Baru Kawasan Batam Tuai Keluhan  

Beleid baru tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Free Trade Zone (kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas) Batam, Bintan, dan Karimun.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Batam Khawatir Perjanjian FTA  

3 Februari 2010

Pengusaha Batam Khawatir Perjanjian FTA  

Yamin meminta pemerintah mewaspadai berlakunya perjanjian Asean-Cina FTA ini. Maksudnya adalah Indonesia harus memproduksi barang yang bisa mengimbangi produk Cina itu, sehingga ada keseimbangan. " Bila tidak , bahaya!" kata Yamin.

Baca Selengkapnya

Hadapi FTA, DPD Desak Pemerintah Berikan Bunga Rendah

8 Januari 2010

Hadapi FTA, DPD Desak Pemerintah Berikan Bunga Rendah

Pemerintah, kata mantan model era '70 itu, harus memberikan bunga rendah hingga 6 persen kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang saat ini masih kesulitan mendapatkan pinjaman.

Baca Selengkapnya