TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, Chris Kanter, mengatakan keberadaan pelayanan terpadu satu pintu yang digagas Presiden Joko Widodo sudah sangat membantu memangkas birokrasi perizinan.
Namun demikian, menurut dia, kebijakan tersebut baru menyelesaikan masalah perizinan di tingakat pusat. “Padahal infrastruktur banyak yang di daerah,” kata Chris saat dihubungi, Senin, 20 Juli 2015.
Karena itu, untuk menjamin realisasi investasi, pemerintah harus memastikan penyatuan pelayanan perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) disertai penyederhanaan prosedur antar kementerian. Bukan hanya penyatuan kantor di BKPM. “Kalau prosedurnya tetap rumit, PTSP hanya akan menghemat ongkos taksi investor saja,” kata dia.
Saat ini, Chris berujar, isu besar yang menghambat realisasi investasi adalah pembebasan lahan. Belum lagi alotnya komunikasi dengan pemerintah daerah.
Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis menjamin pihaknya akan memfasilitasi realisasi pengajuan izin prinsip. Caranya, BKPM akan proaktif pada perusahaan-perusahaan yang menemukan kendala dalam pelaksanaan investasinya.
Salah satu contohnya adalah jika investasinya terkait dengan pelabuhan, maka BPKM akan memfasilitasinya dengan Kementerian Perhubungan. Contoh lain adalah jika realisasi investasi membutuhkan pinjam pakai kawasan hutan, maka akan difasilitasi. “Kami juga sudah koordinasi dengan BKPM daerah,” kata dia.
Azhar mengatakan pengajuan izin prinsip tahun ini, baru akan terealisasi 2-3 tahun mendatang. Musababnya, untuk merealisasikannya perusahaan butuh izin analisis mengenai dampak lingkungan, Izin Mendirikan bangunan, dan lain-lain. Menurut dia, dari pengajuan prinsip Rp 334,96 triliun, 60 persen di antaranya adalah Penanaman Modal Asing.
TRI ARTINING PUTRI
Berita terkait
Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?
30 hari lalu
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk arus mudik dan balik Lebaran 2024.
Baca SelengkapnyaDeputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi
35 hari lalu
Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.
Baca SelengkapnyaBKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage
36 hari lalu
Perusahaan minyak dan gas dari Singapura dan Amerika sudah tertarik berinvestasi ke carbon capture and storage (CSS) di Indonesia.
Baca SelengkapnyaRekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang
58 hari lalu
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, melaporkan Tempo ke Dewan Pers pada Senin lalu. Berikut ini rekam jejak Bahlil Lahadalia hingga menjadi Menteri Investasi.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Perpanjang Bebas PPnBM Mobil Listrik, Mobil Impor Wajib Dapat Surat Persetujuan BKPM
22 Februari 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah meneken perpanjangan bebas PPnBM bagi kendaraan listrik. Termasuk untuk impor CKD maupun CBU.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Guyur BLT hingga Naikkan Gaji ASN, TNI, dan Polri; SP Indofarma Minta Erick Thohir Selamatkan Perusahaan
31 Januari 2024
SP Indofarma menggeruduk Kantor Kementerian BUMN hari in. Mereka berunjuk rasa dan menuntut Menteri BUMN Erick Thohir menyehatkan perusahaan.
Baca SelengkapnyaBahlil Pamer Capaian Investasi Hasil Hilirisasi dan Industrialisasi, Sindir Tom Lembong
31 Januari 2024
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pamerkan nilai investasi lima tahun terakhir. Ia juga menyindir Tom Lembong dengan membandingkan capaiannya tersebut.
Baca SelengkapnyaLuhut Sebut Tom Lembong Tak Bisa Selesaikan Sistem OSS, Ekonom: Ada Miskoordinasi
28 Januari 2024
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyerang balik Tom Lembong.
Baca SelengkapnyaBahlil Singgung Tom Lembong Soal Lulusan Harvard, Berikut Profil Pendidikan Keduanya
26 Januari 2024
Menteri Investasi dan BKPM, Bahlil Lahadalia sebut kinerja Tom Lembong di Kementerian Investasi yang merupakan lulusan Harvard. Ini pendidikan mereka.
Baca SelengkapnyaBahlil Bandingkan Kinerjanya dengan Tom Lembong yang Lulusan Harvard: Tidak Mesti Pintar Bikin Pidato..
24 Januari 2024
Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membandingkan kinerjanya di Kementerian Investasi dengan Tom Lembong.
Baca Selengkapnya