TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan kepemilikan asing di instrumen Surat Berharga Negara (SBN) lebih banyak didominasi oleh investor yang berorientasi jangka panjang, bukan para spekulan yang mencari keuntungan sesaat.
"Kepemilikan asing di surat berharga negara lebih banyak long term investor, bukan yang bersifat spekulatif," katanya di Jakarta, Kamis, 9 Juli 2015.
Robert menjelaskan jumlah total utang pemerintah pusat hingga Mei 2015 telah mencapai Rp2.843,25 triliun yang antara lain terdiri atas penerbitan Surat Berharga Negara sebesar Rp2.151 triliun dan pinjaman sebesar Rp691,66 triliun.
Dari penerbitan Surat Berharga Negara tersebut sebanyak 39,48 persen atau sekitar Rp535 triliun dimiliki oleh asing, dengan porsi terbesar di mutual fund atau reksadana sebesar Rp182 triliun, asset manager Rp147 triliun dan bank sentral Rp102 triliun.
Robert memastikan para investor asing di instrumen surat utang negara tersebut memiliki jaminan yang kuat dibandingkan dengan para spekulan yang lebih rentan terhadap gejolak ketika terjadi fluktuasi di pasar keuangan.
"Misalnya bank sentral asing kalau memegang instrumen kita, held to maturity menjadi bagian dari cadangan devisanya. Kalau pasar turun naik dia tidak terpengaruh. Saya bisa berasumsi untuk Rp102 triliun ini tidak akan ada sudden reversal," katanya.
Dari kepemilikan asing sebanyak 39,48 persen tersebut, sebesar 81,31 persen merupakan pemilik obligasi negara dengan tenor diatas lima tahun, 14,8 persen pemilik tenor satu hingga lima tahun dan 3,89 persen pemilik tenor di bawah satu tahun.
"Kalau mereka memiliki tenor diatas lima tahun, berarti mereka berani menahan uangnya lebih lama. Itu berarti asset manager yang kuat, long term investor yang modalnya besar, bukan cepat keluar dan masuk, serta sanggup menahan maturity lima sampai sepuluh tahun," kata Robert.
Robert mengatakan dengan rata-rata kepemilikan asing di obligasi negara merupakan investor yang mapan dan ada standar kebijakan yang jelas terkait pengelolaan utang maka sebenarnya pemerintah sudah berupaya menjaga risiko dari berbagai tekanan eksternal.
"Kami yakin ini bukan spekulan yang cepat pergi, ini yang membantu peace of money. Selain itu investor tidak perlu khawatir karena rata-rata jatuh tempo utang adalah 9,7 tahun, atau mendekati 10 tahun, yang relatif aman dan lama," katanya.
Meskipun utang pemerintah pusat setiap tahunnya bertambah untuk menutup pembiayaan dalam APBN, Robert memastikan utang tersebut dimanfaatkan untuk keperluan produktif dan rasio utang dijaga pada kisaran 25 persen terhadap PDB.
ANTARA
Berita terkait
Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?
1 hari lalu
Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?
Baca SelengkapnyaKejati Bali Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Bendesa Adat ke Investor Lain
1 hari lalu
Kejaksaan Tinggi membuka peluang mengembangkan kasus dugaan pemerasan Bendesa Adat di Bali.
Baca SelengkapnyaLPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024
1 hari lalu
Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.
Baca SelengkapnyaBendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?
2 hari lalu
Kejaksaan Tinggi Bali menangkap seorang Bendesa Adat karena diduga telah memeras seorang pengusaha untuk rekomendasi izin investasi.
Baca SelengkapnyaBasuki Hadimuljono Pastikan Groundbreaking Keenam di IKN Setelah World Water Forum 2024 Digelar
2 hari lalu
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan groundbreaking keenam di IKN dilakukan akhir Mei atau awal Juni 2024.
Baca SelengkapnyaDelegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi
3 hari lalu
Delegasi Uni Eropa mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk penjajakan peluang investasi.
Baca SelengkapnyaBahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya
3 hari lalu
Menteri Bahlil membantah investasi di Indonesia selama ini dikuasai oleh Cina, karena pemodal terbesar justru Singapura.
Baca SelengkapnyaKejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi
3 hari lalu
Kejati Bali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum Bendesa Adat di Bali. Bendesa itu diduga melakukan pemerasan investasi.
Baca SelengkapnyaApple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini
3 hari lalu
Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.
Baca SelengkapnyaRencana Investasi Microsoft Senilai Rp 27,6 Triliun, Pengamat: Harus Jelas Pembuktiannya
3 hari lalu
Rencana investasi Microsoft itu diumumkan melalui agenda Microsoft Build: AI Day yang digelar di Jakarta.
Baca Selengkapnya