TEMPO.CO, Jakarta - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) selaku perusahaan di bidang pembiayaan infrastruktur menjajaki pembiayaan proyek pembangunan ruas tol Palembang-Indralaya.

Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI Edwin Syahruzad mengatakan pihaknya telah menjajaki kerja sama dengan PT Hutama Karya (Persero) untuk fasilitas pembiayaan ruas tol Palembang-Indralaya yang menjadi bagian dari jaringan jalan tol Trans Sumatera.

"Proses yang berjalan saat ini masih penjajakan, belum sampai komitmen pendanaan, karena masih menunggu diadakannya PPJT (perjanjian pengusahaan jalan tol) dengan Kementerian PUPR," kata Edwin, Minggu, 5 Juli 2015.

Direktur Utama PT HK, I Gusti Ngurah Putra mengatakan biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun ruas Palembang-Indralaya ialah Rp2,3 triliun. Untuk memenuhi kebutuhan biaya investasi tersebut, rencananya persero akan mengajukan pinjaman sebesar Rp1 triliun kepada SMI, sedangkan sisanya akan dipenuhi dari kas internal perusahaan.

Untuk memperoleh komitmen pembiayaan dari SMI, HK saat ini masih menunggu proses penandatanganan PPJT dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) selaku regulator. Dia menuturkan PPJT Palembang-Indralaya awalnya ditargetkan bisa diteken pada Mei 2015.

Tapi hingga saat ini prosesnya belum dapat dilaksanakan karena proses penyusunan desain teknis pembangunan jalan tol yang menjadi bagian dari dokumen perencanaan bisnis belum selesai dilakukan. "Begitu penandatanganan PPJT sudah dilakukan, HK berkomitmen untuk mempercepat pembangunan ruas tol Palembang-Indralaya," ujar Putra.

Menurutnya, percepatan pembangunan ruas yang menjadi bagian dari jaringan jalan tol Trans Sumatera itu dilakukan berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo yang meminta agar ruas tol sepanjang 22 km itu bisa beroperasi penuh sebelum bulan Agustus 2018 untuk mendukung acara Asian Games yang akan dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan.

Selain itu, dia menegaskan proses pembangunan jalan tol Palembang-Indralaya dapat dipercepat, apabila proses pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah juga dapat dipercepat. Pasalnya saat ini progres pengadaan lahan pada ruas tersebut baru mencapai sekitar 30%.

BISNIS