Menteri Rini: Pembiayaan Investasi Cina Lebih Berkualitas  

Reporter

Rabu, 1 Juli 2015 13:17 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 30 Juni 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Rini M. Soemarno mengatakan perjanjian kerja sama pembiayaan investasi dengan Cina saat ini lebih berkualitas dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. "Sudah lebih berkualitas dibanding periode-periode sebelumnya meskipun pola kerja sama investasi antarbisnis lebih terjamin karena dikawal masing-masing pemerintah Cina dan Indonesia," kata Rini saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2015.

Menurut Rini, kerja sama pembiayaan yang saat ini sudah dilakukan adalah penjajakan pinjaman dari lembaga keuangan Cina, yaitu China Development Bank (CBD) dan Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) dengan komitmen sekitar 40 miliar dolar AS.

Kerja sama ini merupakan hasil kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Cina pada Februari 2015 yang tertuang dalam nota kesepahaman antara Kementerian BUMN RI dengan National Development Reformation Commission (NDRC) Cina. Dalam kerja sama itu ditekankan bahwa pembiayaan direkomendasikan kepada perusahaan terbaik, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Rini mengacu pada pembiayaan investasi program pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MW yang juga mengandalkan investor asal Cina tetapi dinilai kurang berhasil karena menurut catatan hanya terealisasi sekitar 4.500 MW.

"Bukan membandingkan, tapi faktanya demikian. Hal itu juga diakui pemerintah Tiongkok bahwa kerja sama business to business yang dilakukan sebelumnya bukan oleh BUMN Tiongkok yang berkualitas. Kualitasnya bukan nomor satu, tapi mungkin nomor tiga," kata Rini.

Untuk itu mantan Menperindag periode 2012-2014 ini mengatakan dalam kerja sama ini NDRC Cina juga meminta BUMN Indonesia yang menjadi mitra juga lebih berkualitas.

"Pembiayaan harus diarahkan untuk proyek-proyek yang positif. Ini kerja sama jangka waktu panjang dengan bunga yang lebih rendah, jadi harus dimanfaatkan dengan baik," ujar Rini.

Ia mengatakan skema pembiayaan ini dilakukan sama, yaitu business to business tetapi diawasi pemerintah. "Harus dijaga betul perjanjiannya karena ini bukan pinjaman lunak, melainkan komersial," ujarnya.

Ia mencontohkan CDB sudah menandatangani kerja sama dengan PT PLN (Persero) untuk membiayai pembangunan pembangkit di Cilacap dengan nilai investasi sekitar US$ 10 miliar. Selain PLN, juga sedang dalam proses penjajakan membiayai proyek bauksit milik PT Antam Tbk, di Kalimantan.

Sedangkan ICBC yang menyediakan pinjaman sekitar 20 miliar dolar diarahkan untuk kerja sama BUMN Indonesia dan BUMN Cina dengan catatan hanya bisa terealisasi untuk proyek-proyek yang sudah melalui analisis mendalam dan studi kelayakan yang mendetail.




ANTARA

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

17 jam lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

21 jam lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

2 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya