TEMPO.CO, Jakarta - Kalimantan Barat memiliki potensi kehilangan dana bagi hasil dari sektor pertambangan senilai Rp44 miliar, pada 2014.

Peneliti Swandiri Institute Pontianak Arif Munandar mengatakan nilai tersebut memang masih lebih baik dibandingkan dengan potensi kehilangan DBH pada 2013, yang mencapai Rp88 miliar.

“Pasca Koordinasi Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan adanya potensi kerugian negara pada 2014 hingga Rp44 miliar,” kata Arif kepada Bisnis, Jumat (26 Juni 2015).

Dia mengatakan perusahaan tambang beroperasi di Kalbar sebelum adanya korsup KPK, tidak membayar DBH kepada pemerintah pada 2012 mencapai Rp72 miliar.

Artinya, lanjut Arif, terjadi penurunan potensi kerugian negara sejak kehadiran Korsup KPK yang meminta pemerintah daerah mengecek keberadaan perusahaan tambang di Kalbar.

Dia mengatakan pada 2014, ada itikad baik dari perusahaan tambang guna membayar kewajiban kepada pemerintah seiring dengan desakan dari KPK.

Kendati demikian, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan tersebut, menurutnya, perusahaan yang melakukan pembayaran DBH kepada pemerintah masih kecil walau terjadi peningkatan kewajiban tersebut dari perusahaan-perusahaan tambang kurun waktu 3 tahun terakhir.

“Pada 2012 realisasi dana bagi hasil Rp10,8 miliar, pada 2013 sebesar Rp24,90 miliar dan pada 2014 sebesar Rp72,85 miliar,” ujarnya.

Sementara dari luas izin yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, kata Arif, berkurang sedikit dari posisi 6,5 juta hektare pada 2012 menjadi 5,3 juta hektare dan masih ada 628 izin konsensi pertambangan di provinsi ini.

BISNIS.COM