TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian berupaya mempercepat pembangunan kawasan industri di Teluk Bintuni, Papua Barat, untuk industri pupuk maupun petrokimia.
"Kami ingin ada percepatan. Kami hari ini mengadakan rapat supaya inginnya ini jangan tenggelam. Karena kalau tidak ditekuni ini kelihatannya akan tenggelam," kata Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kemenperin Harjanto di Jakarta, Jumat, 26 Juni 2015.
Harjanto mengatakan pihaknya bahkan akan menggelar rapat rutin, sebulan dua kali, untuk membahas tentang pembangunan kawasan industri di Indonesia timur tersebut.
Menurut dia, terdapat tiga hal yang akan dibahas secara fokus. Pertama adalah soal alokasi dan harga gas, pembebasan dan pengelolaan lahan, serta Penyertaan Modal Negara (PMN).
Terkait alokasi dan harga gas, Harjanto mengatakan pihak Kemenperin akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Kemenkeu, Kemeneg BUMN, dan juga SKK Migas untuk mencari titik temu dari harga gas untuk industri.
"Kami berupaya melakukan koordinasi agar industri pupuk bisa berkembang di sana. Karena persoalannya hanya di harga (gas) saja sebetulnya," ujar Harjanto.
Kemudian, terkait persoalan lahan, akan ada kajian untuk menetapkan kawasan industri di sana menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN).
"Kalau soal PMN, ini memang harus ada koordinasi dengan Meneg BUMN. Karena Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kemenperin akan membeli kawasan dan sebagainya," kata Harjanto.
Harjanto berharap dengan upaya percepatan tersebut, maka kawasan industri Teluk Bintuni betul-betul bisa dibangun.
