TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Delegasi Islamic Development Bank (IDB) Mohammad Jamal Alsaati menawarkan dukungan pendanaan senilai US$ 5 miliar atau sekitar Rp 66,6 triliun kepada pemerintah Indonesia pada tahun ini. Pendanaan ini dibahas dalam acara Wrap-Up Meeting Penyusunan DIB Member Country Partnership Strategy (MCPS) 2015-2019 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta.

"Sebagai negara pendiri IDB, Indonesia merupakan negara yang sangat strategis bagi kami," kata Jamal di kantor Bappenas, Jumat, 26 Juni 2015.

Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas Dewo Broto Joko Putranto berujar, pendanaan dari IDB akan digunakan sesuai dengan kebutuhan pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pemerintah, ucap dia, menunggu penyelesaian rancangan blue book sehingga belum menyepakati proyek yang menggunakan dana tersebut.

Kedua pihak sepakat menetapkan lima sektor prioritas dalam pemanfaatan pendanaan ini. Di antaranya adalah dukungan pengembangan keuangan syariah yang mencakup peningkatan mobilisasi penyaluran wakaf dan zakat. Termasuk dukungan penguatan kegiatan pengentasan kemiskinan dari dua sumber tersebut serta peningkatan kerja sama selatan-selatan dan triangular untuk membantu pengembangan ekonomi negara anggota.

Selanjutnya, untuk membantu sektor swasta (public private partnership atau PPP) dalam pengembangan ekspor dan investasi ke 55 negara anggota, termasuk mendukung pengembangan PPP serta dukungan pembangunan infrastruktur energi, jalan, pelabuhan, perumahan rakyat dan pendidikan tinggi Islam.

Dewo mengatakan US$ 5 miliar adalah pendanaan indikatif dari IDB. Tak hanya untuk pemerintah, pendanaan ini juga dapat dimanfaatkan swasta. Tawaran utang ini lebih banyak daripada dukungan pendanaan IDB periode sebelumnya yang mencapai US$ 2,5 miliar tapi hanya terpakai US$ 1,9 miliar. "Karena tergantung pemakai. Kalau tidak terpakai, tidak apa-apa," katanya.

ALI HIDAYAT