TEMPO.CO, Jakarta - General Manajer PLN Wilayah Sumatera Barat Supriyadi mengatakan kondisi defisit listrik di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh, Provinsi Jambi, bisa diatasi dengan mengaktifkan interkoneksi Sumatera. "Kondisi kelistrikan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh itu defisit," kata Supriyadi di Jambi, Senin, 22 Juni 2015.

Sebenarnya PLN sedang membangun transmisi ke arah sana dari selatan (Kabupaten Merangin) karena PLTD yang ada di Kerinci itu sifatnya isolatif. "Masalahnya sudah tujuh tahun dan belum selesai karena ada masyarakat yang keberatan," kata Supriyadi.

Kondisi beban puncak pemakaian listrik di Kerinci dan Sungaipenuh saat ini mencapai 20 megawatt. Sedangkan daya mampu dari seluruh mesin pembangkit listrik di PLTD hanya sekitar 16,5 megawatt, sehingga terjadi defisit sebesar 3,5 megawatt.

Satu-satunya solusi mengatasi defisit listrik di Kerinci dan Sungaipenuh adalah mengaktifkan interkoneksi dari Sumatera melalui Kabupaten Merangin. Namun upaya ini terkendala di Kota Sungai Penuh karena beberapa masyarakat menolak keberadaan tower SUTT di daerah mereka.

Para pejabat di PLN wilayah Sumatera Barat yang membawahi PLN di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pun menghadap Gubernur Jambi Hasan Basri Agus untuk minta bantuan Pemprov Jambi dalam hal meyakinkan masyarakat agar merelakan tanahnya yang dilalui jaringan listrik tersebut.

Selain defisit listrik yang mengakibatkan terjadinya pemadaman bergilir, Supriyadi mengatakan bahwa PLN juga tidak bisa melayani daftar tunggu masyarakat yang ingin memasang sambungan baru. Padahal saat ini tercatat sekitar 150 pelanggan baru yang inggin memasang sambungan baru.

PLN telah selesai membangun tower jaringan listrik untuk suplai listrik, mulai dari Kota Sungaipenuh hingga ke Kersik Tuo di Kerinci. "Kebanyakan karena keberatan masyarakat terhadap nominal pembebasan lahan. Padahal bupati telah menetapkan harga maksimum pembebasan lahan, tetapi masyarakat masih meminta lebih," kata Supriyadi.

Memang tidak semua warga menolak itu. Namun kata Supriyadi, sebagian yang menolak tersebut menyebabkan prosesnya terhambat. Karena itu, PLN meminta bantuan pemerintah untuk bisa mempercepat pembebasan lahan itu.

Dengan terkoneksinya jaringan listrik dari interkoneksi Sumatera, Supriyadi mengatakan biaya untuk PLTD yang sebelumnya mencapai Rp 48-50 miliar dalam sebulan bisa dihemat mencapai Rp 38 miliar.

Supriyadi mengatakan jika kendala pembebasan lahan tersebut bisa teratasi, ditargetkan pertengahan tahun 2016 jaringan telah terpasang dan mampu memenuhi kebutuhan listrik di Kota Sungaipenuh maupun Kerinci.

Sementara itu, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengungkapkan bahwa akibat defisit listrik tersebut pemadaman dilakukan oleh PLN selama tiga jam per hari. "Ini kalau tidak ditanggulangi cepat, akan menganggu masyarakat Sungaipenuh dan Kerinci," katanya.

Pemasangan transmisi yang sudah lama dari Merangin sampai ke Sungaipenuh dan Kerinci itu, kata gubernur, ada beberapa tempat di mana masyarakatnya tidak menyetujui ganti rugi. Gubernur minta agar pihak PLN Wilayah Sumbar untuk membuat surat tertulis kepada gubernur untuk segera dibahas dengan para bupati serta Wali Kota Sungaipenuh.

Gubernur mengatakan dengan terbangunnya transmisi dari Merangin ke Kerinci tersebut, PLN bisa menghemat Rp 38 miliar untuk subsidi. "Yang penting tugas pemerintah daerah adalah memediasi persoalan itu dan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Namun pada akhirnya nanti yang memutuskan PLN sendiri," katanya menjelaskan.

ANTARA