TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, menginginkan pemerintah menerapkan berbagai langkah untuk mengatasi beban biaya sosial, seperti pungutan liar yang masih ditemui terkait dengan distribusi pangan di Tanah Air.
"(Persoalan pungutan liar) ini yang menjadi salah satu alasan biaya impor pangan lebih murah daripada produk dalam negeri yang didistribusikan antarpulau dan antarprovinsi," kata Andi Akmal Pasluddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, 22 Juni 2015.
Menurut Andi Akmal, pungutan liar atau kerap disebut pungli itu dapat dikatakan sebagai teror yang mengakibatkan harga pangan tidak terjangkau. Selain itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menyoroti buruknya infrastruktur jalan yang juga mengakibatkan lambatnya distribusi pangan.
Dia menegaskan waktu yang panjang akibat jalanan buruk itu juga mengakibatkan terjadi pemborosan bahan bakar kendaraan. Untuk itu, diperlukan langkah harmonis pemerintah guna memberantas pungli dan mengurangi beban pada harga pangan.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman berharap angkutan distribusi bahan pangan menjelang dan setelah Lebaran mendapatkan prioritas, sehingga tidak mengganggu pasokan kebutuhan bahan pokok tersebut di masyarakat. "Ini kami koordinasi ke (Kementerian) Perhubungan supaya menjadi skala prioritas untuk pangan agar dapat terus memasok bahan-bahan pangan sehingga tak terjadi harga anomali," ujar Amran setelah mengunjungi Pasar Legi dan Pasar Gede di Surakarta, Kamis, 11 Juni 2015.
Amran menyatakan telah meminta Kementerian Perhubungan agar memberikan jalan bagi kendaraan yang mengangkut bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat untuk memasok selama bulan puasa hingga Lebaran. Terutama untuk bahan-bahan kebutuhan utama, seperti beras, cabai, bawang, dan daging.
