TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyatakan kekecewaannya terhadap Kementerian Perdagangan RI yang dinilai tidak kooperatif dan transparan dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) mengenai perdagangan elektronik.
Selama dua tahun wacana mengenai RPP tersebut bergulir, tidak sekali pun Asosiasi diberikan akses terhadap materi draf ataupun diinformasikan mengenai status dari dokumen tersebut, kendati permintaan secara formal maupun informal sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan.
“Kami sangat menyayangkan tindakan dari Kementerian Perdagangan ini. Asosiasi pada dasarnya selalu mendukung rencana pemerintah untuk meregulasi industri ini," ujar Daniel Tumiwa selaku Ketua Umum idEA.
Menurut Daniel, Kementerian baru mengajak pertemuan pekan ini. Undangan pertemuan untuk melakukan uji publik itu pun baru dikirimkan kepada Asosiasi satu hari sebelum acara berlangsung. Hal ini dirasa sangat janggal mengingat pentingnya pertemuan untuk dihadiri para pelaku industri. "Yang lebih mengkhawatirkan lagi, materi RPP juga tidak diberikan, bahkan setelah pertemuan tersebut berlangsung," kata Daniel dalam siaran pers yang dikirim ke Tempo.co, Kamis, 18 Juni 2015.
Daniel khawatir, tanpa masukan dari kalangan pengusaha, akan lahir regulasi yang tidak kondusif dan berisiko menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan industri e-commerce nasional yang saat ini masih dalam tahap perkembangan awal. “Suatu regulasi bisa membuat industri meledak atau sebaliknya mati. Kami berharap akan terjadi titik cerah dalam beberapa hari ke depan,” tutur Daniel.
Kekhawatiran senada juga disampaikan William Tanuwijaya selaku CEO Tokopedia, yang juga Ketua Dewan Pengawas idEA. “Dalam membangun perusahaan berbasis Internet, sejak hari pertama kami harus menghadapi persaingan global,” ucapnya.
William berharap pemerintah memberikan dukungan dengan menciptakan equal playing field bagi para pemain lokal, bukan regulasi berlebihan yang justru bisa membunuh industri.
