Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Medan Merdeka Selatan. Jakarta, 2 Oktober 2010. Dok.TEMPO/ JACKY RACHMANSYAH.
TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mempertanyakan penambahan penyertaan modal negara (PMN) dan berkurangnya target dividen badan usaha milik negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2015. Koordinator Bidang Advokasi dan Investigasi Fitra, Apung Widadi, mengatakan uang negara banyak yang ditanamkan di BUMN, tapi setiap tahun menunggak dividen.
"Peran BUMN sebagai penopang ekonomi nasional dialihkan menjadi sekadar penerima subsidi tanpa balasan yang sesuai," ucap Apung dalam siaran pers yang diterima Tempo, Sabtu, 13 Juni 2015.
Pernyataan Fitra ini menanggapi audit terbaru Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan kinerja pemerintah pusat 2014. Dalam LKPP tersebut ditemukan beberapa catatan terkait dengan pengelolaan BUMN yang belum maksimal, yakni:
Investasi BUMN
1. Jumlah investasi permanen PMN per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing Rp 940 triliun lebih dan Rp 844 triliun lebih merupakan nilai PMN pada BUMN, non-BUMN, lembaga keuangan internasional, badan usaha lain.
2. Nilai PMN pada BUMN 31 Desember 2014 tersebut termasuk bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya pada 14 BUMN dengan nilai Rp 58 triliun lebih.
3. Pada APBNP 2015 ditambah PMN Rp 68 triliun.
Realisasi Penerimaan Negara
1. Realisasi bagian pemerintah atas laba BUMN tahun 2014 sebesar Rp 40 triliun lebih.
2. Piutang dari BUMN pada 2014 sebesar Rp 4 triliun lebih dan 2013 sebesar Rp 4,6 triliun lebih.
3. Hingga 2013, total penerimaan tak tertagih dividen sebesar Rp 500,9 triliun atau sepertiga APBN.
Menurut Apung, borosnya pengelolaan keuangan BUMN terkait dengan tiga jenis pimpinannya, yang terdiri atas politikus, praktisi, dan titipan pengusaha. Dia menuturkan hal tersebut dapat memperkuat bahwa selama ini BUMN belum dapat terlepas sebagai sapi perah politik dan bisnis.
“Bayangkan, jika BUMN maksimal, Indonesia tidak perlu lagi menambah utang dari asing senilai Rp 115 triliun per tahun untuk menutup defisit Rp 222 triliun pada APBNP 2015 ini,” ujarnya.
